Kemenkumham Buka Formasi CPNS Penjaga Tahanan dan 1015 Formasi Lainnya, Cek Link dan Cara Daftarnya di Sini

Kemenkumham membuka formasi CPNS 2023
Kemenkumham membuka formasi CPNS 2023

AYOJAKARTA.COM - Pendaftaran seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) akan dibuka pada 17 September 2023 sampai 6 Oktober 2023.

Formasi penjaga tahanan di Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang ditunggu-tunggu informasinya oleh masyarakat.

Kabarnya, Kemenkumham membuka 1.015 formasi untuk CPNS dan 1.563 formasi untuk PPPK.

Hal tersebut tersebar di berbagai media sosial mulai dari Twitter, Instagram hingga TikTok.

Tersebar sebuah tangkapan layar sebuah Surat Edaran (SE) Nomor SEK.2.KP.02.01-287 tertanggal 24 Agustus 2023.

Baca Juga: Ingin Daftar CPNS 2023 di Kemenkumham? Ini Tes Fisik yang Harus Dijalani untuk Pria dan Wanita

Surat edaran itu merinci, Kemenkumham akan membuka 1.015 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dua posisi.

Sementara itu, khusus 1.563 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga terbuka untuk dua posisi.

Namun, Kemenkumham secara resmi belum mengumumkan formasi untuk seleksi CPNS dan PPPK 2023 baik untuk penjaga tahanan maupun formasi lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau laman cpns.kemenkumham.go.id maupun media sosial Kemenkumham yang resmi.

Baca Juga: Bocoran Formasi Kemenkumham di CPNS 2023, Ada Ribuan Kuota untuk Lulusan SMA dan Sederajat

Himbauan dari Kemenkumham bagi calon peserta CPNS untuk terus memantau Instagram @kemenkumhamri dan juga laman https://cpns.kemenkumham.go.id/ agar tidak terjadi kesalahan informasi mengenai tes CPNS 2023.

Mengacu pada seleksi CPNS 2021, Kemenkumham membuka total 4.558 formasi jabatan seleksi pendaftaran yang terdiri dari 253 formasi tenaga kesehatan dan 4.305 formasi tenaga teknis.

Buat kamu yang tertarik, ikuti cara mendaftar seleksi CPNS 2023 penjaga tahanan Kemenkumham di bawah ini.

Baca Juga: Kemenkumham Buka 1015 Kuota Formasi CPNS 2023, Cek Sertifikat Wajib dan Link Download Surat Lamaran di Sini!

Terkait cara mendaftar seleksi CPNS 223 untuk formasi tenaga sipir adalah sebagai berikut:

- Buka portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id

- Login ke akunmu yang sudah terdaftar

- Lengkapi data diri dan unggah swafoto

- Lalu, klik "Selanjutnya"

- Pilih jenis seleksi "CPNS"

- Pilih formasi penjaga tahanan

- Unggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan

Baca Juga: Kemenkumham Buka Kuota 1.015 di CPNS 2023 untuk Lulusan SMA Sederajat, Ini Rinciannya

Untuk persyaratan menjadi penjaga tahanan di Kemenkumham adalah sebagai berikut:

1. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun,

2. Tinggi badan untuk pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm,

3. Kualifikasi pendidikan minimal SMA/sederajat,

4. Penjaga tahanan boleh memakai kaca mata, behel, dan berat badan untuk kualifikasi pendidikan SMA. Penampilan fisik menjadi nilai plus,

5. Penjaga tahanan harus memiliki fisik yang prima dan dapat disaring melalui Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kemenkumham
# penjaga tahanan
# 2023
# CPNS
# Formasi

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.