Siap Debat Panas Lawan DPR, Mahfud MD dan Sri Mulyani Sudah Sejalan Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data dengan Sri Mulyani terkait transaksi janggal di Kemenkeu.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data dengan Sri Mulyani terkait transaksi janggal di Kemenkeu.


AYOJAKARTA.COM
— Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data dengan Sri Mulyani.

Yaitu, terkait dengan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD usai keduanya bertemu di PPATK pada Senin, 10 April 2023.

“Perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi III DPR RI tanggal 29 Maret 2023,” ujar Mahfud MD, dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube KOMPASTV, Selasa, 11 April 2023.

Baca Juga: Terungkap! Mahfud MD Bongkar Sosok Dibalik Transaksi Rp349 T, Rangkap Jabatan Komisaris Pertamina dan…

“Dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi XI DPR RI tanggal 27 Maret 2-23,” imbuhnya.

Menurutnya, tidak ada perbedaan terkait data transaksi janggal tersebut. Hal ini dikarenakan sumber data tersebut adalah sama yakni berupa data agregat.

Yang mana, data agregat adalah data berupa uang keluar dan masuk bukan keseluruhan nilai uang yang mutlak.

Berdasarkan data agregat laporan hasil akhir atau LHA PPATK tahun 2009 hingga tahun 2023 menurut Ketua TPPU ini terlihat berbeda.

Baca Juga: Mahfud MD dan Sri Mulyani Jelaskan 7 Hal Penting Terkait Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Apa Saja? Ini Dia!

Hal ini dikarenakan cara klasifikasi dan penyajian data yang berbeda pula.

“Data Agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023 terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja,” ujar Mahfud MD.

Menko Polhukam juga menyebutkan bahwa keseluruhan laporan hasil akhir (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mencapai 300 surat sama dengan total nilai transaksi agregat senilai lebih dari Rp349 triliun.

Menurutnya Kemenko Polhukam mencantumkan semua LHA dan LHP yang dikirimkan ke Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Sri Mulyani dan Mahfud MD Bentuk Satgas Telusuri Dana Mencurigakan Rp 349 M, Begini Tugasnya

Baik itu LHA dan LHP yang dikirimkan langsung ke Kemenkeu maupun yang dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH) yang terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan.

“Dengan membaginya menjadi 3 klaster, sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA LHP yang diterima,” ungkap Mahfud MD.

“Dan tidak mencantumkan LHA LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA LHP yang akan dikirimkan ke LHA LHP yang terkait dengan Kementerian Keuangan,” sambungnya.

Sebelumnya dirinya sempat debat panas dengan Anggota DPR RI Komisi III karena diduga terhadap perbedaan data dengan Menteri Keuangan.

Baca Juga: Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Siap Hadapi Komisi III DPR RI Terkait Transaksi Janggal Rp349 Triliun

Lebih lanjut, Mahfud MD memastikan akan datang bersama dengan Sri Mulyani untuk membahas transaksi janggal Rp349 triliun dalam rapat bersama DPR.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kemenkeu
# DPR
# Mahfud MD
# Sri Mulyani

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.