Mau Daftar CPNS? Intip Dulu Instansi Pemerintah dengan Tunjangan Tertinggi di Indonesia, Nomor 4 Kalahkan DJP

Ilustrasi Kntor DJP: Instansi Pemerintah dengan Tunjangan Tertinggi di Indonesia
Ilustrasi Kntor DJP: Instansi Pemerintah dengan Tunjangan Tertinggi di Indonesia

AYOJAKARTA. COM -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu profesi yang masih menjadi idaman para masyarakat Indonesia.

Hal ini terlihat dari membludaknya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ketika lowongan tersebut dibuka.

Bagaimana tidak, profesi menjadi abdi negara merupakan jaminan hingga hari tua. Sebab, setelah pensiunan nanti, pegawai PNS ini pun akan tetap digaji oleh negara.

Baca Juga: Mohon Maaf! THR dan Gaji ke-13 PNS Tidak Akan Cair 100 Persen, Sri Mulyani Berikan Alasan Begini

Jaminan hingga hari tua ini serta kejelasan status menjadi profesi pegawai pemerintahan masih tetap impian utama masyarakat Indonesia.

Selain itu, gaji PNS ini memang terbilang tidak begitu besar. Namun untuk tunjangan yang diterima para pegawainya, tak kalah fantastis melebihi gaji pokok.

Hal ini pun yang kerap kali menjadi daya tarik bagi siapapun untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS).

Mengutip laman instagram @cpns2023.id diketahui ada 5 instansi pemerintah dengan tunjangan tertinggi di Indonesia, simak selengkapnya berikut ini!

Baca Juga: Gaji Masinis KAI, Benarkah di Atas Rata-Rata UMR?

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan

Besaran tunjangan kinerja Djp ini memang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) no 37 tahun 2015.

Di mana tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000 untuk level eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK termasuk salah satu pemilik tunjangan kinerja tertinggi diantara tunjangan pegawai instansi lainnya.

Untuk tukin paling rendah yang diterima PNS di lingkungan BPK tersebut sebesar Rp1,54 juta, sedangkan yang tertinggi Rp41,5 juta di kelas 17 jabatan.

3. Kementerian Keuangan

Tunjangan PNS pada Kemenkeu memang telah dimuat dalam Peraturan Presiden (perpres) no 156 tahun 2014.

Sebab di lingkungan tersebut tunjangan yang paling sedikit diterima oleh PNS kelas jabatan terendah, yakni Rp2,57 juta. Sedangkan untuk tukin tertinggi yang diterima PNS kelas jabatan 27 sebesar Rp46,9 juta.

Baca Juga: RESMI! Sri Mulyani Umumkan Gaji Ke 13 PNS Akan Cair di Bulan Juni 2023

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk besaran tunjangan yang didapatkan ketika menjadi PNS di pemerintahan Provinsi DKI sebesar Rp 12,9 juta hingga sampai pada angka Rp 127,7 juta.

5. Kementerian Hukum dan HAM

Adapun tunjangan PNS Kementerian Hukum dan HAM diatur didalam peraturan Menteri Hukum dan HAM no 5 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dimana tunjangan terendah sebesar Rp2,21 juta, sementara kelas tertinggi menerima tukin hingga Rp27,5 juta.***(Cita Aryani. M)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Instansi pemerintah
# Tertinggi di Indonesia
# CPNS
# Tunjangan
# PNS
# DJP

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.