Kompak Ingin Perbaiki Birokrasi dari Korupsi, Mahfud MD: Sri Mulyani sendiri Nggak Akan Kuat

AYOJAKARTA.COM- Menkopolhukam Mahfud MD lagi-lagi buka suara soal transaksi janggal Rp 300 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani.

Mahfud MD juga mengakui bahwa dirinya dan Sri Mulyani kompak ingin memperbaiki sistem birokrasi dari tindakan korupsi.

Karena menurut Mahfud MD apabila Sri Mulyani bekerja sendirian menghadapi itu tidak akan kuat.

Baca Juga: Data dari 2007, 964 PNS Kemenkeu Diduga Memiliki Harta Tak Wajar Diungkap Sri Mulyani

Terkait transaksi janggal Rp 300 T yang tengah ramai menjadi polemik, Mahfud menyatakan akan menjelaskan dengan runut bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat sudah berada di Indonesia sepulang dari Australia.

Pernyataan Mahfud MD tersebut disampaikan pada dialog dengan masyarakat Indonesia saat dirinya sedang berada di Melbourne, Australia pada Kamis (16/3).

Dialog tersebut kemudian diunggah melalui siaran pers pada kanal YouTube Kemenko Polhukam seperti dilansir Ayojakarta.com pada Jumat (17/3).

“Sebenarnya saya dan Bu Sri Mulyani itu kompak karena memang sama-sama kami ini bertekad memperbaiki birokrasi kita dari korupsi,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Mahfud MD Bahas Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, Susno Duadji Bilang Begini

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga sempat memuji kinerja Sri Mulyani yang dinilainya sudah kerja habis-habis menata Indonesia khususnya bagian keuangan.

Namun menurut Mahfud, dirinya juga ikut berpartisipasi dalam penataan negara Indonesia khususnya di bagian keuangan ini karena ia menilai Sri Mulyani tidak akan kuat melaksanakan semuanya sendiri.

“Bu Sri Mulyani sudah bekerja habis-habisan untuk menata negara ini yang bebas korupsi, saya juga bersama Bu Sri Mulyani kita kerja bareng dan Bu Sri Mulyani sendiri kiranya ngga kuat,” ucap Mahfud lagi.

Dia pun mengungkapkan telah melempar ‘senjata’ kepada Sri Mulyani untuk selanjutnya digunakan dan diproses sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Ada 964 Pegawai di Kementerian Keuangan Teridentifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Sri Mulyani Lakukan ini

“Ni saya kasih senjata bla bla bla begitu dan saya kira perkembangannya masih positif,” kata Mahfud.

“Perkembangan terakhir itu saya kesini ya saya nggak boleh menanggapi dari sini, itu tidak efektif,” sambungnya.

Mahfud MD juga menanggapi pernyataan PPATK sebelumnya yang mengklaim dalam konferensi persnya bahwa transaksi janggal senilai Rp 300 T yang diungkapkan Mahfud bukanlah korupsi atau TPPU.

“Di sana ada pernyataan bahwa itu bukan korupsi bukan TPPU, oke itu bukan korupsi dan bukan TPPU tetapi itu apa namanya?” tanya Mahfud.

Baca Juga: Bukan Korupsi atau Pencucian Uang, Mahfud MD Siap Bongkar Data Misteri Transaksi Rp300 T di Kemenkeu

“Kalau ada belanja aneh, transaksi aneh kok bukan korupsi bukan TPPU,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan akan membahasnya kembali dengan Sri Mulyani dan akan menjelaskannya kepada publik.

“Itu yang nanti akan saya jelaskan dan bersama Bu Sri Mulyani tentunya,” tegasnya.

“Dan saya tidak bisa menjelaskan dari sini, tidak boleh, tidak etis, tapi itu jelas akan selesai dan percayalah bahwa itu karena niat baik kami saya dan Bu Sri Mulyani teman baik dan saya bicara bagaimana menyelesaikan gitu-gitu,” katanya.

Dan penjelasan terkait transaksi Rp 300 T itu akan dijelaskannya saat telah kembali ke Indonesia pada pekan depan.

Baca Juga: Data dari 2007, 964 PNS Kemenkeu Diduga Memiliki Harta Tak Wajar Diungkap Sri Mulyani

“Dan nanti sesudah saya pulang ke Indonesia ya nanti kita jelaskan itu katanya bukan korupsi terus bukan TPPU terus apa? Kan sudah jelas angkanya kan gitu, angkanya sekian itu apa?” tanya Mahfud dengan heran.

“Ya mudah-mudahan bukan korupsi, mudah-mudahan juga bukan TPPU. Gitu aja nanti akan jelas sesudah saya pulang. Nanti tunggu saja hari Senin sudah di Jakarta untuk ketemu Bu Sri Mulyani,” ucap Mahfud.

Menurutnya berita ini sudah tidak akan bisa ditutupi lagi dari publik, karena publik sekarang sudah pandai-pandai dan sebagai pimpinan instansi publik yang melayani masyarakat sudah barang tentu hasu menyampaikan apapun ke publik secara gamblang dan jelas.

“Berita itu tidak akan bisa ditutupi, itu tidak bisa di rem karena sudah muncul ke publik, harus jelas, dan tidak bisa berhenti disitu,” katanya,

“Publik sekarang kan tidak bodoh, orang Australia aja tahu, apalagi yang di sana,” ujar Mahfud lagi.***