Terungkap! Inilah Alasan LPSK Ingin Richard Eliezer Bergabung: dalam Situasi Berat dan Adanya Keterbatasan

Irma Hutabarat (kiri) seorang aktivis sosial
Irma Hutabarat (kiri) seorang aktivis sosial

AYOJAKARTA.COM--Desas-desus potensi ancaman terpidana Richard Eliezer usai jalani vonis masih terus diperbincangkan publik.

Diketahui bahwa saat ini, terpidana Richard Eliezer sedang menunggu sidang kode etik berkaitan dengan nasib karirnya di Institusi Polri.

Dengan vonis satu tahun enam bulan penjara, masih ada kemungkinan terpidana Richard Eliezer untuk kembali bekerja di Institusi Polri. Namun, hal ini kembali kepada keputusan dari Kapolri nantinya.

Baca Juga: Ronny Talapessy Bongkar Alasan Dibalik Perpanjangan Status JC Richard Eliezer: Menjaga Keselamatan dari....

Dilansir Ayojakarta.com dari kanal youtube Irma Hutabarat pada (19/2/23) dalam podcastnya bersama Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menyebutkan hal-hal penting terkait upaya LPSK mendampingi terpidana Richard Eliezer.

Disebutkan oleh Susilaningtias atau yang dikenal dengan encus, setelah putusan terpidana Richard Eliezer Inkrah, LPSK akan mengajukan hak-hak narapidana yang berstatus sebagai Justice Collaborator. Salah satu hak tersebut ialah pembebasan bersyarat.

Encus menyebutkan bahwa semuanya akan diurus oleh LPSK yang tentunya akan berkoordinasi dengan Kemenkumham dan kuasa hukum dari terpidana Richard Eliezer.

Baca Juga: Vonis 1,5 Tahun Eliezer Dinilai Masih Berat, Ahli Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan: Harusnya Bebas dan Lepas

Hal ini dilakukan supaya hak sebagai Justice Collaborator dalam menjalani pidana dapat dipenuhi semua.

“Artinya, belum tentu lo, Richard Ini setelah keluar, setelah menjalani tidak bebas dari ancaman. Jadi itu juga menjadi concern bagi LPSK, jadi soal keamanan dan keselamatan Richard,” ungkap Encus.

Disebutkan oleh Susilaningtias bahwa tidak ada jaminan bahwa setelah vonis, terpidana Richard Eliezer terbebas dari ancaman.

Baca Juga: Tunggu Sidang Etik Soal Status Keanggotaan di Polri, Pakar Ahli Pidana Justru Khawatirkan Eliezer Jika Kembali

Apalagi dengan adanya disparitas putusan yang sangat tinggi, Susilaningtias menyebutkan bahwa bisa jadi pendukung dari pihak lain, dendam dan sebagainya mengancam keamanan dan keselamatan terpidana Richard Eliezer.

Dalam hal inilah LPSK berupaya mengantisipasi adanya ancaman-ancaman yang mungkin terjadi pada terpidana Richard Eliezer.

Susilaningtias menyebutkan dalam kenyataannya LPSK masih banyak keterbatasan, dalam hal anggaran dan fasilitas untuk tahanan Justice Collaborator.

Baca Juga: Jarang Terekspos! Momen Sedih Datia Anak Ferdy Sambo Wisuda Tanpa Orang Tua, Hanya Bisa Tengok Kanan Kiri

“sebenarnya dalam teorinya, yang namanya perlindungan saksi dan korban tidak berbatas biaya, anggaran, tidak berbatas waktu, jadi itu tantangan juga bagi LPSK,” ujar Susilaningtias.

“Yang kedua juga tidak ada fasilitas untuk tahanan JC, sehingga harus nebeng kemenkumham atau rutan yang lain,” tambahnya.

Keterbatasan anggaran dan fasilitas untuk Justice Collaborator ini menjadi tantangan bagi LPSK ditambah lagi dengan situasi berat yang dihadapi terpidana Richard Eliezer.

Susilaningtias menyebutkan bukan hal yang mudah untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari Justice Collaborator yang berada dalam situasi yang berat seperti terpidana Richard Eliezer.

Baca Juga: Sidang Usai, Tetap Panas! Hotman Paris Sebut Gayus Lumbuun Terkait Amicus Curiae, Ini Penyebabnya

“Apalagi situasinya seperti ini, yang dilawan Richard ini jenderal bintang 2, dan banyak juga yang lain-lainnya, ada AKBP levelnya, terus kemudian semua di atasnya Richard dan kita tidak tau seperti apa,” ungkap Susilaningtias.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan LPSK terkait harapan agar terpidana Richard Eliezer bisa bergabung dengan LPSK jika nantinya telah menjalani sidang kode etik dan diputuskan kembali bekerja di Institusi Polri .***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Wakil Ketua LPSK
# justice collaborator
# Susilaningtias
# Richard Eliezer
# pembebasan bersyarat
# LPSK
# vonis

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.