Blak-blakan! Indonesia Terancam, Kamaruddin Bongkar Transaksi Gelap Sampai Rp155 Triliun, Jokowi Saja Tak Tahu

Blak-blakan! Indonesia Terancam, Kamaruddin Bongkar Transaksi Gelap Sampai Rp155 Triliun, Jokowi Saja Tak Tahu
Blak-blakan! Indonesia Terancam, Kamaruddin Bongkar Transaksi Gelap Sampai Rp155 Triliun, Jokowi Saja Tak Tahu

AYOJAKARTA.COM - Kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak kini kembali menyinggung soal konsorsium judi online dalam podcast bersama Uya Kuya, Sabtu (11/2/2023).

Menurutnya, judi online yang awal ditaksir olehnya hanya berapa puluh miliar ternyata mencapai Rp155 triliun.

Menurut Kamaruddin, transaksinya melibatkan mafia yang mana hal tersebut juga telah dibeberkan oleh PPATK.

Baca Juga: GP Mania Bubar, Tak Jadi Dukung Ganjar Pranowo, Malah Usung Sosok Ini

Kamaruddin mengatakan judi online yang menyeret nama Ferdy Sambo itu ternyata jumlahnya mencapai Rp155 triliun.

Pengakuan Kamarudiin ini selaras dengan dirinya membongkar data intelijennya dan mengungkapkan alasan Brigadir J dibunuh Ferdy Sambo.

Kamaruddin Simanjuntak juga menuturkan bahwa dirinya juga sudah meminta kepada Presiden Jokowi untuk menindak tetapi yang bersangkutan tidak mau. Alasan yang diberikan oleh orang khusus Presiden RI ini adalah karena tidak ada payung hukum.

Baca Juga: CEK FAKTA: Kaesang Akan Terjun ke Politik, Akankah Mencalonkan Diri Sebagai Walikota Solo Gantikan Gibran?

“Tapi yang jelas PPATK telah bekerja dan telah mengumumkan Rp155 triliun, tugas KPK sekarang merespon ke PPATK. Siapa yang bertransaksi di dalam Rp1555 triliun itu, kemana aliran dananya, siapa yang menikmati, lembaga mana saja” ujarnya dilansir dari kanal Youtube Uya Kuya, Rabu (8/2/2023).

Kamaruddin juga menilai, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengetahui adanya operasi gelap tersebut, maka Indonesia tengah dalam keadaan bahaya darurat.

Menurutnya jika aliran dana ini tidak diketahui oleh oleh Presiden maka ini yang menjadikan Indonesia dalam bahaya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Dipastikan Maju ke Pilgub 2024 dan Memilih Jawa Tengah Ketimbang DKI Jakarta, Ada Apa?

“Apa mungkin Pak Jokowi selaku presiden tidak tahu aliran Rp155 triliun di negara ini, kalau sampai presiden tidak tahu, berarti negara ini dalam keadaan bahaya. Ada operasi Rp 155 triliun, tidak tahu, yang tahu cuma Kamaruddin,” ungkapnya.

Jika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak tahu berarti menurutnya negara Indonesia sangat dalam keadaan bahaya ada transaksi sebesar itu tidak mengetahuinya.

“Gubernur Bank Indonesia tidak tahu dan OJK Otoritas Jasa Keuangan tidak tahu, negara benar-benar sangat darurat sangat dalam keadaan darurat karena cuma Kamaruddin yang tahu,” ujarnya.

Baca Juga: Polemik Vonis Bharada E, Mantan Hakim Agung: Hakim Harus Mempertimbangkan Amicus Curiae itu!

Kamaruddin Simanjuntak juga mengungkapkan bahwa jika para petinggi tahu tetapi tetap membiarkan kejahatan tersebut, dan hal tersebut yang menjadi pertanyaan.

“Kapolri mengatakan tidak tahu, berarti negara dalam keadaan darurat ada operasi Rp155 triliun, transaksi gelap yang mana mengacam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Kamaruddin. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# konsorsium
# Kuasa Hukum Brigadir J
# Kamaruddin Simanjuntak
# Ferdy Sambo
# PPATK
# judi online
# Jokowi
# Indonesia

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.