Tuntutan Jomplang terhadap Richard Eliezer Menuai Kontroversi, Warganet sampai Pakar Politik Angkat Bicara

Tuntutan Jomplang terhadap Richard Eliezer Menuai Kontroversi, Warganet sampai Pakar Politik Angkat Bicara
Tuntutan Jomplang terhadap Richard Eliezer Menuai Kontroversi, Warganet sampai Pakar Politik Angkat Bicara

AYOJAKARTA.COM - Pembacaan tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer atau Bharada E di persidangan Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua diwarnai kericuhan.

Richard Eliezer dituntut 4 tahun lebih lama dibandingkan Putri Candrawati.

Hal ini menjadi kontroversi tersendiri di kalangan masyarakat, mulai dari pengunjung persidangan, warganet, hingga hingga para tokoh politik.

Baca Juga: Viral! Bak Koboy, Seorang Pengendara Mobil Pelat RFS Keluarkan Senjata di Jalan

Hal itu seperti disampaikan Pakar hukum Pidana Jamin Ginting bahwa tuntutan JPU terhadap Eliezer menuai kontroversi.

Adapun Jaksa menuntut Bharade E dengan tuntutan 12th pidana didasarkan oleh pertimbangan bahwa Bharada E adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga dikatakan Eliezer bukan orang yang memiliki peran kecil.

Namun di sini Ginting menganggap JPU lupa bahwa Eliezer adalah orang yang mengungkap tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, beban dan tugas-tugas dari pada penyidik maupun jaksa penuntut umum lebih banyak dibantu oleh fakta-fakta hukum yang diungkap Eliezer.

Baca Juga: Warning! Skenario Gempa Megathrust Selat Sunda 8.7 M: Zona Tsunami Menyebar dari Jawa Hingga Kalimantan

"Jadi mengapa harus orang seperti ini tidak pantas mendapat keringanan tuntutan?"ungkap Ginting seperti dikutip Ayojakarta.com dari YouTube MetroTV.

Hal ini mendapat tanggapan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana.

Eliezer disebut bisa dituntut lebih berat bahkan mendekati tuntutan terhadap sambo.

Menanggapi pernyataan Jampidum tersebut, Ginting menyampaikan bahwa hal itu bisa terjadi jika dia menjadi pelaku utama, aktor intelektual.

Tetapi Eliezer adlaah orang memiliki pangkat terendah dibandingkan orang yang menyuruhnya yakni Ferdy Sambo.

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi mereka bahwa Eliezer melakukan pembunuhan atas perintah dari ataasan.

Apa yang terjadi selama persidangan, mulai dari penahanan, perlakuan, sampai pertanyaan semuanya sama dengan Putri Candrawathi.

Namun setelah keputusan akhir, Eliezer justru diberikan tuntutan yang jauh berbeda dengan Putri Candrawathi yang memberikan keterangan berbelit belit serta tidak kooperatif.

Tayangan ini mendapatkan banyak komentar dari warganet, seperti yang ditulis akun Bintang Permono.

"Mantan hakim agung menyampaikan putusan yang berkeadilan adalah putusan yang sesuai dengan hati nurani, bukan berdasarkan Undang-undang secara kaku, sedangkan Menkopolhukam menuturkan secara teori, RE bs bebas,'" katanya.

"Secara teori maupun hati nurani, tuntutan terhadap RE seharusnya ringan," imbuhnya.

"Kami hanya berharap kepada Tuhan lewat wakilnya di Indonesia yang mulia Hakim untuk memberikan vonis yang serendah rendahnya untuk Barada E," tulis akun Lidya R.

"Peristiwa hilangnya nyawa Josua, adalah berawal dari FS dan PC, dan banyak lagi Oknum Polisi yg terlibat dlm kasus ini hanya karena mengikuti skenario FS dan banyak yg berpangkat lebih tinggi dari Bharada E. Masuk akal kalau Barada E TDK berani menolak perintah FS. Mohon dipertimbangkan tuntutan Jaksa terhadap Eliezer agar rendah dari PC,"menurut akun Pengsiani buon.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Putri Candrawathi
# Richard Eliezer
# Ferdy Sambo
# Jamin Ginting

News Update

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.