Peluang Pelamar TMS di PPPK Tahap 2, Cek Persyaratan Dokumen dan Tips Hindari Kesalahan

Peluang PPPK tahap 2 terbuka hingga 31 Desember 2024.
Peluang PPPK tahap 2 terbuka hingga 31 Desember 2024.

AYOJAKARTA.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan informasi penting terkait pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2.

Informasi ini mencakup peluang bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap 1, persyaratan, serta dokumen yang harus dipersiapkan.

Berikut rangkuman informasi terkait PPPK tahap 2 yang dikutip dari kanal YouTube BERITA ASN, Rabu, 20 November 2024:

Baca Juga: Daftar PPPK 2024 tapi Muncul Tidak Memenuhi Masa Kerja, Masih Bisa Lanjutkan Pendaftaran atau Tidak?

Peluang bagi Pelamar TMS Tahap 1

BKPSDM belum memastikan apakah pelamar TMS tahap 1 dapat mendaftar kembali pada tahap 2. Pelamar disarankan segera mencoba login ke sistem SSCASN.

  • Jika dapat membuat akun baru atau memilih formasi lagi, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran.
  • Jika tidak, berarti sistem tidak mengakomodasi pelamar TMS untuk mengikuti tahap 2.

Baca Juga: Muncul Status ‘Pelamar Tidak Terpenuhi Masa Kerja’, Apakah Tidak Bisa Daftar PPPK 2024 Gel 2? Simak Penjelasannya

Pernyataan dan Dokumen PPPK Tahap 2

BKPSDM mengingatkan beberapa hal penting terkait dokumen untuk PPPK tahap 2:

  • Surat Menyurat:
    Surat yang diperlukan harus dibuat dalam periode pendaftaran, yaitu 17 November–31 Desember. Surat yang dibuat di luar periode tersebut tidak berlaku.

  • Dokumen Guru:
    Gabungkan surat aktif mengajar, pengalaman mengajar, dan SK tahun 2022, 2023, serta 2024 menjadi satu file. Unggah pada kolom "aktif mengajar."

  • Dokumen Teknis dan Nakes:
    Gabungkan surat aktif bekerja dan SK tahun 2022, 2023, serta 2024 menjadi satu file. Unggah pada kolom "surat aktif bekerja." Surat pengalaman kerja harus diunggah pada kolom terpisah.

  • Verifikasi Dokumen:
    Semua dokumen yang diunggah juga perlu dilampirkan secara fisik dan diserahkan ke BKD.

Baca Juga: Selamat Pelamar PPPK 2024 Kategori Ini akan Dapat Golden Tiket Tanpa Tes! Auto Jadi ASN Langsung, Termasuk?

Kesalahan yang Harus Dihindari

BKPSDM mengingatkan beberapa kesalahan yang sering terjadi di tahap 1:

  • Materai Berulang:
    Penggunaan materai yang sama berulang kali tidak diperbolehkan.

  • Kesalahan Pemilihan Formasi:
    Pastikan formasi yang dipilih sesuai dengan yang tertulis pada surat lamaran dan pernyataan.

  • Dokumen Tidak Lengkap:
    Pastikan semua dokumen, termasuk SK dan surat tugas, diunggah secara lengkap.

  • Linearitas Tugas:
    Pastikan pengalaman kerja yang dilampirkan relevan dengan formasi yang dilamar.

Baca Juga: Masih Dibuka! Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap 2, Pastikan Hal Penting ini Diperhitungkan Sebelum Mendaftar

Formasi dan Penempatan

BKPSDM menegaskan jumlah formasi yang ditawarkan pada tahap 2 sama dengan tahap 1. Pelamar yang tidak mendapatkan formasi di tahap 1 akan diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu (part-time).

Baca Juga: Downgrade Formasi! Peluang Baru bagi Guru Honorer yang Gagal Penuhi Syarat PPPK Guru Tahap 2, Begini Caranya

Penting untuk Diingat

  • Teliti dalam mengunggah dokumen dan memilih formasi.
  • Pastikan surat pernyataan telah ditandatangani oleh atasan yang berwenang.
  • Jangan memalsukan tanda tangan pejabat terkait.
  • Pilih formasi jabatan yang linear dengan tugas saat ini.

BKPSDM berharap informasi ini dapat membantu para pelamar PPPK tahap 2. Pendaftaran telah dibuka sejak 17 November dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK
# TMS
# persyaratan
# tahap 2
# dokumen

News Update

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.