Pengumuman BKN! Tidak Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024, Belasan Ribu Honorer Batal Diangkat

Ilustrasi PPPK 2024
Ilustrasi PPPK 2024

AYOJAKARTA.COM - Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 mulai menunjukkan hasil mengejutkan.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 18 Oktober 2024, ribuan tenaga honorer terancam gagal diangkat menjadi PPPK setelah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi gelombang pertama.

Dari data yang ada, sebanyak 247.451 orang telah mendaftar untuk posisi PPPK guru, namun hanya 186.498 orang yang berhasil menyelesaikan proses pendaftaran.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 63.000 pelamar akan segera diverifikasi berkasnya.
Namun, sekitar 2.900 pendaftar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi yang menyebabkan batal melanjutkan ke tahap berikutnya.

Baca Juga: PNS Perempuan di Pemprov DKI Jakarta Lebih Banyak dari Laki-laki, 73 Persen Bergelar Sarjana hingga Doktor

Jumlah TMS ini diperkirakan terus bertambah seiring proses verifikasi yang masih berlangsung hingga akhir Oktober 2024.

Proses seleksi administrasi yang ketat dan penuh syarat ini ternyata menjadi penghalang bagi banyak tenaga honorer termasuk yang telah lama bekerja di instansi pendidikan dan kesehatan.

Hal ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari ketidaklengkapan berkas hingga ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dengan persyaratan instansi yang dilamar.

Baca Juga: Tak Ada NAB di Seleksi PPPK 2024, Bagaimana Sistem Kelulusannya? Ini Kata BKN!

Pengumuman Resmi dan Jadwal Penting

BKN telah menetapkan beberapa tanggal penting terkait seleksi PPPK 2024.

Pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Para pelamar yang telah menyelesaikan pendaftaran termasuk guru honorer, tenaga kesehatan dan pelamar teknis lainnya, kini bisa menunggu hasil verifikasi dari instansi terkait.

Bagi pelamar yang dinyatakan TMS dalam seleksi administrasi, nasib mereka sudah jelas dan tak bisa melanjutkan ke seleksi kompetensi.

Hal ini menjadi pukulan berat terutama bagi tenaga honorer yang sudah terdaftar di database BKN dan X Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2).

Baca Juga: Guru Tidak Masuk Database BKN, Apakah Masih Bisa Daftar Seleksi ASN PPPK 2024?

Apa yang Bisa Dilakukan Jika Tidak Lulus?

Pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi tahap pertama tak memiliki kesempatan untuk mendaftar di gelombang kedua.

Gelombang kedua hanya diperuntukkan bagi pelamar dari kategori non-ASN atau tenaga honorer yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan tenaga teknis yang bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja minimal dua tahun.

Bagi yang telah mengakhiri pendaftaran dan menunggu hasil seleksi, penting memeriksa kembali semua berkas dan dokumen yang sudah diunggah.

Pastikan semuanya sudah sesuai persyaratan yang ditetapkan instansi yang dilamar.

Baca Juga: Bagaimana jika Lulusan S1 tapi Melamar Formasi PPPK 2024 dengan Persyaratan Ijazah D3, Bolehkah? Begini Penjelasan BKN

Proses seleksi PPPK 2024 menunjukkan tantangan besar bagi ribuan tenaga honorer di Indonesia.

Ketatnya seleksi administrasi membuat banyak pelamar harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan tak diangkat menjadi PPPK.

Namun bagi yang masih berjuang, semoga ada kabar baik di akhir seleksi nanti.

Semoga tahun ini menjadi momen penting bagi tenaga honorer yang telah mengabdi lama dan akhirnya bisa diangkat menjadi ASN PPPK.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Honorer
# PPPK 2024
# seleksi administrasi
# BKN

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.