Tes SKD dan SKB CPNS 2024 Kapan? Catat Jadwalnya di Sini Agar Tidak Ketinggalan

Ilustrasi. Tes SKD dan SKB CPNS 2024
Ilustrasi. Tes SKD dan SKB CPNS 2024

AYOJAKARTA.COM - Pengumuman seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sudah bisa diketahui oleh para pelamar sejak 14 September 2024 lalu.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan jadwal untuk pelaksanaan SKD dan SKB CPNS 2024.

Jadwal tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga: Diduga Milik Gibran Rakabuming, Kini Data Pribadi Pemilik Akun Fufufafa Bocor Dibongkar Anonymous, Simak Selengkapnya di Sini!

Seleksi SKD dan SKB CPNS 2024 akan dilaksanakan secara serentak oleh semua instansi.

Namun, khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) akan dilaksanakan di waktu yang berbeda.

Seperti yang diketahui, sebelumnya BKN memberikan tambahan waktu pendaftaran CPNS yang semula ditutup pada 6 September diperpanjang hingga 10 September.

Meski ada perubahan jadwal penutupan pendaftaran, hal tersebut tidak berdampak pada pelaksanaan SKD dan SKB CPNS 2024. 

Mengacu pada pengumuman tersebut, jadwal pelaksanaan SKD dan SKB CPNS 2024 tidak mengalami perubahan.

Baca Juga: Diduga Melanggar Etika, Iptu Rudiana Akhirnya Berikan Tanggapan Soal Keterangan Enam Terpidana Kasus Kematian Vina-Eky

Pelamar harus tahu bahwa sebelum tes SKD dimulai, ada beberapa penjadwalan yang harus diperhatikan dengan baik.

Seperti salah satunya terkait pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat pelaksanaan SKD.

Lantas kapan SKD dan SKB CPNS akan dilaksanakan?

Untuk mengetahuinya, simak jadwal yang dikutip dari laman bkn.go.id pada Senin (16/9/2024) berikut ini.

- Penarikan data final SKD: 29 September – 1 Oktober 2024

- Penjadwalan SKD CPNS: 2-8 Oktober 2024

- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS: 9-15 Oktober 2024

- Pelaksanaan Tes SKD: 16 Oktober – 14 November 2024

- Pengolahan Nilai SKD: 23 Oktober – 16 November 2024

- Pengumuman Hasil SKD: 17-19 November 2024

Baca Juga: Pengumuman Hari Ini! Pelamar Wajib Tahu Bocoran Urutan Pengerjaan SKD CPNS 2024 dan Manajemen Waktu Agar Efektif

- Pelaksanaan Tes SKB Non-CAT: 20 November – 17 Desember 2024

- Pemetaan Titik Lokasi SKB CAT: 20-22 November 2024

- Pemilihan Titik Lokasi SKB CAT: 23-25 November 2024

- Penarikan Data Final SKB: 26-28 November 2024

- Penjadwalan SKB CAT: 29 November – 3 Desember 2024

- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CAT: 4-8 Desember 2024

- Pelaksanaan Tes SKB: 9-20 Desember 2024

- Integrasi Nilai SKD dan SKB: 17 Desember 2024 – 4 Januari 2025

- Pengumuman Hasil CPNS: 5-12 Januari 2025

Itulah tadi informasi mengenai jadwal pelaksanaan SKD dan SKB CPNS 2024. Semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CPNS 2024
# SKD
# SKB

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.