Kuasa Hukum Pegi Setiawan Minta Iptu Rudiana Dihadirkan, Polda Jabar tidak Mengabulkan karena Hal ini

Polda Jabar menolak permintaan kuasa hukum Pegi Setiawan untuk menghadirkan Iptu Rudiana
Polda Jabar menolak permintaan kuasa hukum Pegi Setiawan untuk menghadirkan Iptu Rudiana

AYOJAKARTA.COM - Sidang praperadilan Pegi Setiawan terus berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Pasca penetapan Pegi alias Perong menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon 8 tahun silam, pihaknya menempuh jalur praperadilan untuk membuktikan bahwa Polda Jabar salah tangkap.

Bahkan pada sidang yang digelar pada Rabu, 4 Juli 2024 kemarin, kuasa hukum Pegi meminta Polda Jabar untuk menghadirkan Iptu Rudiana.

Baca Juga: 2 DPO Fiktif Dikulik Kuasa Hukum Pegi Setiawan Saat Sidang Praperadilan, Suhandi Cahaya Beri Tanggapan Mengejutkan: Itu Salah!

Pasalnya atas laporan BAP Iptu Rudiana pada 2016, para tersangka yang sudah dijatuhi hukuman itu ditangkap.

"Pegi setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon kepolisian daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016," kata Muchtar Effendy kuasa hukum Pegi Setiawan.

Bukan hanya itu, atas laporan Rudiana juga Pegi alias Perong dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Maka dinilainya penting menghadirkan Iptu Rudiana untuk memastikan penetapan tersangka berdasarkan bukti.

Baca Juga: Kuasa Hukum Pegi Setiawan Desak Hadirkan Iptu Rudiana di Sidang Praperadilan, Ahli Hukum Jamin Ginting Ragukan Soal Hal Ini

Menanggapi permintaan tersebut, pihak Polda Jabar tidak akan memenuhi permintaan dari pemohon.

Sebab menurutnya kehadiran Iptu Rudiana dinilai sudah diwakilkan kuasanya jadi tidak perlu datang.

"Saya keberatan karena sudah ada kuasanya kan, saya tidak menghadirkan karena ini bukan sidang pokok," kata Kombes Nurhadi Handayani Kabidkum Polda Jabar.

Hakim menanggapi permintaan dari pihak pemohon, menurutnya praperadilan bersifat pasif dan berbeda dengan sidang pokok perkara.

Baca Juga: Ramai Isu Eki Cirebon Masih Hidup hingga Sikap Iptu Rudiana Jadi Sorotan, Polda Jabar Beberkan Hal Ini...

Maka pengadilan tidak dapat memaksa untuk menghadirkan seseorang yang diminta menjadi saksi.

Namun jika dari pihak pemohon dapat menghadirkannya, itu dipersilahkan oleh hakim pemimpin sidang.

"Kalau saudara mau menghadirkan Rudiana dari saudara dan kalau saudara mampu silahkan, bukan dari kita," kata hakim.

Hingga kini sidang praperadilan untuk membuktikan tidak adanya keterlibatan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky pada 2016 terus berlangsung.

Kasus ini menjadi sorotan dan perhatian publik di tengah carut marut dalam penanganan kasus 8 tahun silam.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# 8 tahun
# Pegi Setiawan
# Iptu Rudiana
# Polda Jabar
# kuasa hukum

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.