Anies Baswedan Tanggapi Soal Lonjakan Suara PSI: Kalau Tidak Ada Suaranya Jangan Diada-Adakan

AYOJAKARTA.COM - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, ikut menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di laman Real Count KPU.

Anies Baswedan mengatakan bahwa sebelum Pemilu dirinya sudah mengingatkan agar masyarakat ikut mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS.

Menurut Anies Baswedan, jika suatu partai tidak mendapatkan suara seharusnya tidak perlu mengada-ngada.

Baca Juga: Anies Baswedan Kritik Pemerintah Usai Simulasi Program Makan Siang Gratis: Dasar Hukumnya Apa? Saya Pengalaman

Ia berharap Pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan.

“Saya berharap masyarakat terus pantau agar jujur. Kalau memang ada suaranya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Pemilu kita harus jadi Pemilu yang membanggakan jangan jadi Pemilu yang memalukan” kata Anies dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (4/3/2024).

Anies berharap agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses Pemilu tidak dibiarkan begitu saja.

Baca Juga: Usai Lakukan Pertemuan dengan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan: Koalisi Solid Tidak Perlu Ada Spekulasi

Sebab, Anies menilai ketidakjujuran yang terjadi dalam proses Pemilu akan melunturkan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Anies berharap pemerintah ikut bertanggung jawab atas kejanggalan lonjakan suara PSI.

“Jangan sampai ini nanti membuat cacat Pemilunya. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses Pemilu kemarin dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Bongkar Akan Ada Dukungan Moral dari Anies Baswedan Terkait Hak Angket DPR, Karena Apa?

Lebih jauh, Anies juga menyinggung Ketua Umum PSI yakni Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo.

Anies menilai meskipun Ketua Umum PSI adalah anak presiden bukan berarti segala hal bisa dilakukan.

Menurutnya pengawasan harus dilakukan lebih ketat lagi agar tidak ada pihak yang melakukan penyimpangan.

“Walaupun ketuanya anak presiden tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun tidak diperintah tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi itu,” tutupnya.***