Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie Persilakan Penggunaan Hak Angket: Bisa Jadi yang Menang Akan Kalah di MK

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie Persilakan Penggunaan Hak Angket: Bisa Jadi yang Menang Akan Kalah di MK
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie Persilakan Penggunaan Hak Angket: Bisa Jadi yang Menang Akan Kalah di MK

AYOJAKARTA.COM -- Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie turut berkomentar terkait hak angket yang diajukan oleh PDI Perjuangan.

Jimly Asshiddiqie mengatakan kalau ingin melakukan hak angket maka boleh saja, pasalnya ini untuk memberi ruang terkait kekecewaan publik.

Dari pada nantinya publik marah atau kecewa di jalanan, jadi mending diberikan kesempatan ke ruang sidang.

Baca Juga: Wacana Hak Angket Masih Menjadi Polemik Politik, Ketua MKMK: Santai, Kita Berikan Ruang Kemarahan

Diketahui jika ruang sidangnya forum politik maka hal tersebut ada di DPR yakni hak angket, dan jika forumnya hukum, maka ada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi soal angket ini, ya kita santai aja lah, karena ini adalah kita harus beri ruang bagaimana kemarahan kekecewaan di ruang publik pindah dari jalanan ke ruang sidang, kalau ruang sidangnya forum politik itu DPR, kalau forum hukum namanya MK,” kata Jimly Asshiddiqie.

Jimly mempersilakan menggunakan hak angket lantaran agar publik tidak melakukan kekecewaan di jalanan yakni dengan demo dan sampai bakar ban, sehingga hal demikian dinilai tidak sehat.

“Ya dipakai aja, supaya memindahkan kekecewaan itu dari jalanan, nanti bakar ban, segala macam, itu kan gak sehat,” ucap Jimly Asshiddiqie.

Baca Juga: Jubir TPN Deddy Sitorus: Hak Angket Bukan Drama Menakutkan

Menariknya, mantan Ketua MK tersebut turut menceritakan terkait awal mula pemilihan secara langsung, yakni Pemilu 2024, dan ini pertama kalinya juga MK menangani perselisihan hasil pemilu karena MK baru dibentuk pada tahun 2003.

“Saya mau mengingatkan dulu tahun 2004 pertama kali kita Pilpres pertama secara langsung dan kedua MK baru pertama menangani perselisihan hasil Pemilu, karena berdirinya 2003, saya ketuanya,” cerita Jimly Asshiddiqie.

Jimly menceritakan saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu sudah merasa menang dengan hasil quick count dan real count yang memperoleh suara yang jauh dibanding rivalnya.

SBY saat itu melakukan statement di publik bahwa akan mengumumkan susunan kabinet setelah KPU mengumumkan hasil pemilu secara resmi.

Baca Juga: Mahfud MD Buka Suara Terkait Hak Angket yang Belum Berjalan: Semua Ada Jadwalnya, Kami Sudah Siap

“Besok mau pengumuman KPU, sehari sebelumnya SBY yang sudah merasa menang karena quick countnya dan real countnya udah jauh banget, dia bikin statement saya mau mengumumkan besok sesudah pengumuman resmi dari KPU susunan kabinet,” ungkap Jimly Asshiddiqie.

Pada saat itu, Jimly menjabat sebagai Ketua MK langsung mengadakan konferensi pers setelah mendengar statement SBY tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa jangan dulu membentuk kabinet karena harus konfirmasi dulu dari MK.

“Begitu saya dengar dia begitu ngomong di TV, langsung saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi membuat konferensi pers,” jelas Jimly Asshiddiqie.

“Saya bilang jangan dulu, proses resminya itu pertama harus ditetapkan dulu oleh KPU yang kedua harus ada konfirmasi dulu dari MK,” imbuhnya.

Baca Juga: Bisakah Hak Angket Batalkan Pemilu? Deddy Sitorus: Pemilu Paling Brutal dalam Sejarah, Baru Kali Ini Memilih Presiden Dapat Amplop Rp300 Ribu

Menariknya, Jimly mengungkapkan bahwa dalam Pemilu langsung ini bisa saja yang menang dari keputusan KPU bisa berubah menjadi kalah di MK, dan yang kalah di KPU akan menang di MK nantinya.

“Yang diputuskan oleh KPU bisa aja berubah di MK, yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang, secara teoritis begitu, gitu lo,” imbuh Jimly Asshiddiqie.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# MKMK
# Hak Angket
# pemilu
# Jimly Asshiddiqie

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).