Ganjar Pranowo Sebut Hak Angket sebagai Cara Terbaik dalam Menyelesaikan Kontroversi Pemilu

Ganjar Pranowo Sebut Hak Angket sebagai Cara Terbaik dalam Menyelesaikan Kontroversi Pemilu
Ganjar Pranowo Sebut Hak Angket sebagai Cara Terbaik dalam Menyelesaikan Kontroversi Pemilu

AYOJAKARTA.COM -- Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan pandangannya tentang penyelesaian kontroversi terkait proses pemilu dengan menyebut hak angket sebagai cara yang paling tepat.

Menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini, di mana terdapat perbedaan pendapat antara berbagai pihak, hak angket dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengklarifikasi semua permasalahan yang timbul.

"Kalau saya sebenarnya simpel aja angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, ada cerita server di Singapura sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita," kata Ganjar dikutip ayojakarta dari Youtube Kompas TV pada Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga: Apa Itu Hak Angket DPR? Ini Penjelasan Lengkap Mulai Definisi dan Tata Cara Memperolehnya

Ia menyebutkan bahwa hak angket memungkinkan untuk mengumpulkan beragam sudut pandang, termasuk cerita dari lapangan dan perspektif aparat terkait.

Dengan demikian, proses ini dapat memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan bukti dan pendapat mereka secara transparan.

"Bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya, kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan hak angket juga merupakan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR, yang dapat memberikan dasar yang kuat untuk melakukan penyelidikan secara adil dan objektif.

Baca Juga: Rocky Gerung Bongkar Akan Ada Dukungan Moral dari Anies Baswedan Terkait Hak Angket DPR, Karena Apa?

Ia menegaskan bahwa tidak perlu takut dengan proses tersebut, karena telah terbukti efektif dalam sejarah Indonesia.

"Hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR kemudian membuat penyelidikan, itu paling bagus dan paling fair. Jadi gak perlu takut dan biasa saja dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," paparnya.

Ia mengungkapkan bahwa melalui penggunaan hak angket, akan tersedia data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang dapat diakses oleh publik. Ini akan memungkinkan transparansi dan memastikan bahwa kebenaran akhir dapat terungkap.

"Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat siapa nanti yang benar," ucapnya.

Baca Juga: Hak Angket Sudah Dibicarakan dengan Pihak 01 dan 03, Politikus PDIP Adian Napitupulu: Siapapun yang Mendiamkan Kejahatan, Juga Melakukan Kejahatan

Dengan demikian, Pranowo menegaskan bahwa hak angket adalah cara yang paling pas dan adil untuk menyelesaikan kontroversi yang berkaitan dengan proses pemilu saat ini.

"Angket menurut saya cara yang paling pas lah," tegasnya.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Hak Angket
# pemilu
# Ganjar Pranowo
# Kontroversi
# Terbaik
# Cara

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.