Sindiran Menohok Kuasa Hukum David Ozora, Saat Mario Dandy Ajukan Tes Pskiater: Belagak Gila, Sudah Terbaca

AYOJAKARTA.COM - Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora yakni Mario Dandy Satrio terus berusaha lolos dari jerat hukum yang telah menantinya.

Jika sebelumnya terungkap di persidangan soal skenario dan BAP palsu yang diakui telah dibuat olehnya, kini muncul permohonan pemeriksaan Psikiater.

Hal ini pun kemudian menuai respons negatif dari kuasa hukum David Ozora, Mellisa Anggraeni.

Baca Juga: Viral! Pernikahan Mewah Anjing dengan Adat Nusantara, Warganet: Gabut Orang Kaya Next Level

Dikutip AyoJakarta.com dari akun Twitternya @MellisA_An pada Minggu (16/7/2023), Ia menilai bahwa Mario Dandy saat ini sedang berusaha mendapatkan keringanan hukuman dengan berpura-pura gila.

Ia pun berharap jika hakim sudah membaca rencana yang akan dilakukan oleh pihak Mario Dandy tersebut.

"Berlagak gila dan kalap, saling sikut, bohong terkait motif termasuk apa2 saja yang akan dijadikan bahan pembelaan, sudah terbaca semua," tulis Mellisa Anggraeni.

"Kalo kita sudah bisa membaca dari awal, maka Hakim semestinya juga sudah membaca seluruh skenario terdakwa ini.

Bismillah," lanjutnya.

Baca Juga: Ramalan Jawa Satu Suro, 7 Weton Ini akan Sangat Beruntung, Apa Saja?

Mellisa pun merepost sebuah tangkapan layar yang dari akun Twitter @logikapolitik yang memperlihatkan bahwa terdakwa Mario Dandy lolos psikotes saat mendaftar di Universitas Prasetiya Mulya.

Dalam unggahan ulang tersebut Mellisa juga menuliskan sindiran menohok kepada pihak Mario Dandy terkait upaya apa lagi yang bakal dilakukan jika pura-pura gila gagal memperingan hukuman.

"Jurus gila juga gagal, next apa lagi?" Tulis Mellisa Anggraeni.

Dikutip dari laman hukumonline.com pada Minggu (16/7/2023), dalam kasus orang gila yang melakukan tindak pidana, dapat berlaku alasan pemaaf lantaran pelaku tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Namun, hal tersebut harus berdasarkan pertimbangan hakim yang berkuasa untuk memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu dengan meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa.***