Diskakmat PUPR Soal Bandingkan Pembangunan Jalan Era Jokowi vs SBY, Anies Baswedan Disebut Salah Baca Data

AYOJAKARTA.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belakangan tengah disorot tajam apalagi saat dirinya mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih saat dirinya membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dengan presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut bakal calon presiden (capres) koalisi perubahan untuk persatuan ini, pembangunan jalan non tol era Jokowi kalah dibandingkan dengan pembangunan jalan era SBY.

Baca Juga: 5 Tanda Kamu Perempuan Sederhana tapi Banyak yang Mencintai Setulus Hati, Salah Satunya Punya Banyak Teman

Pada saat itu Anies Baswedan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembanding kedua pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Radian menyebut bahwa terjadi kesalahpahaman dalam membaca data BPS tersebut.

“Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS,” ujarnya dikutip AyoJakarta.com melalui laman suara.com, Jumat (26/5/2023).

Pada kesempatan itu Hedy juga menerangkan bahwa BPS hanya membeberkan data berdasarkan status jalan bukan soal pembangunan jalan baru.

Baca Juga: Nurhali, Dijuluki ASN Terkaya Indonesia Miliki Harta Triliunan tapi Tak Dilirik KPK, IniSumber Kekayaannya!

Ia pun memberikan contoh terkait dengan status kewenangan jalan nasional yang bertambah sekian belas ribu merupakan perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional.

“Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu. Itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru,” terangnya.

Lebih lanjut Hedy mengungkapkan bahwa penambahan jalan nasional di era SBY bukan berasal dari pembangunan jalan baru, tetapi merupakan peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

“Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah, di tahun 2000 sekian nanti ada SK baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional,” lanjutnya.

Sebelumnya Anies Baswedan memberikan kritik pedas menyoroti pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo yang lebih banyak mementingkan jalan tol yang sifatnya berbayar dibanding jalan gratis.

Baca Juga: Hore, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat 2 Layanan Tambahan, Cek di JMO Sekarang

Menurutnya Jokowi kalah jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal membangun jalan gratis.

Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/5/2023).

Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyebut di era pemerintahan Jokowi lebih banyak membangun jalan tol di Indonesia sebesar 63%, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km yang ada.

Menurutnya jalan tol hanya diperuntukan untuk orang yang memiliki uang karena jika lewat melalui jalan tol harus bayar.

Padahal bakal capres ini menyebut jalan yang gratis atau tidak berbayar di era Jokowi sebagai mobilitas para penduduk Indonesia baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten hanya 19.000 km saja.***