Mahfud MD: Bima TikToker Memiliki Hak Konstitusional untuk Mengkritik Lampung

AYOJAKARTA.COM - Sebuah laporan menunjukkan bahwa pemilik akun TikTok Awbimax Reborn, Bima Yudho, dilaporkan oleh seorang advokat di Lampung atas dugaan pelanggaran UU ITE menarik perhatian Mahfud Md.

Laporan itu muncul setelah Bima Yudho mengkritik infrastruktur di Lampung yang tak layak, yang menurut advokat tersebut merupakan penyebaran hoaks dan kebencian.

Namun, banyak masyarakat, terutama warga Lampung, yang setuju dengan pernyataan Bima dan memperlihatkan infrastruktur yang memang tak memadai serta jalanan yang rusak.

Setelah dilaporkan dan dibungkam oleh advokat tersebut, Bima meminta perlindungan ke pemerintah Australia dan kemudian mendapat Protection Visa 866 yang memungkinkannya untuk tinggal permanen di Australia.

Baca Juga: Mahhfud MD Siap Turun Tangan di Persoalan Bima Tiktoker Awbimax Reborn Perihal Kritikan Infrastruktur Lampung

Namun, Bima mengungkapkan bahwa keluarganya di Lampung juga mengalami tekanan.

Adapun yang di dapatkan oleh keluarga Bima Yudho pemilik akun TikTok Awbimax Reborn adanya intervensi dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH).

Menurutnya Bima, tindakan ini menunjukkan lemahnya demokrasi di Indonesia dan bahwa masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan keluhan mereka.

Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Bima memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan pendapatnya.

Baca Juga: Koruptor Ketar-ketir! Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Segera Disampaikan ke Presiden Jokowi

Dalam sisi lain Mahfud MD menegaskan Bupati tidak berhak mengintervensi kritikan tersebut.

Bahkan, menurut Mahfud, Bupati seharusnya memiliki kewajiban moral untuk merealisasikan kritik dari masyarakat.

"Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu kritik bukan laporan aparat penegak hukum," kata Mahfud, dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube R66 Newlitics.

Mahfud juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Bupati dan Gubernur Lampung yang anti kritik tidak mewakili pemimpin daerah lainnya.

Baca Juga: Berani Ungkap Dugaan Transaksi Janggal Rp349 T, Mahfud MD Diminta Benny K Harman untuk Usut Kasus Ini

Dia menambahkan bahwa masih banyak Bupati dan Gubernur yang mendengar masukan masyarakat dan bahkan mencari orang-orang seperti Bima untuk membantu memperbaiki kondisi daerah mereka.

Menurut Mahfud, intervensi yang terjadi kepada keluarga Bima di Lampung sangat disayangkan dan dia siap turun tangan jika menemukan intervensi dari aparat penegak hukum atau pemimpin daerah.***