Beda Jauh! Polemik Honorer Tak Dapat THR 2023, AHY Bongkar Sejahteranya Honorer di Masa SBY

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY

AYOJAKARTA.COM – Keputusan soal honorer tidak akan menerima THR Lebaran 2023 terus jadi polemik.

Penetapan honorer yang tidak akan mendapat THR Lebaran 2023 tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yaitu Abdullah Azwar Anas

“Kalau honorer nggak (dapat THR), jadi ini yang diatur oleh kita (untuk pembayaran THR) inikan yang PPPK,” kata Azwar Anas usai penandatangan SKB 3 Menteri soal penetapan cuti bersama pada Rabu (29/3/23).

Baca Juga: Buka Puasa Ada Sunnahnya Loh! Buya Yahya Ungkap Sunnah Nabi Muhammad Ketika Berbuka 

Tentu saja keputusan tersebut dinilai sangat tidak bijaksana dan jauh dari rasa keadilan.

Pasalnya honorer juga mengemban tugas dan tanggung jawab yang bisa dibilang hampir sama dengan PNS maupun PPPK.

Di tengah polemic tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru membeberkan kondisi honorer pada masa pemerintahan ayahnya yaitu Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tanpa bermaksud membandingkan kondisi honorer di masa kepemimpinan Jokowi saat ini, AHY menyebut jika pada masa SBY dulu sebanyak 1,1 juta honorer diangkat jadi PNS.

Baca Juga: PERHATIKAN! 6 Tips Mudik Naik Motor yang Nyaman dan Aman ke Kampung Halaman

“Dulu, saya nggak mau membanding-bandingkan. Tetapi di masa kepresidenan SBY berhasil mengangkat 1,1 juta honorer menjadi PNS,” ujar AHY dilansir dari Republika.co.id pada Rabu (5/4/23).

“Sebetulnya sisanya ga banyak lagi, kurang 400-500 ribu lagi,” lanjutnya.

AHY juga menuturkan jika sejak saat itu atau sudah 8 tahun berlalu tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

Sebab itu, AHY menilai jika hal itu berarti bisa dikatakan tidak ada kenaikan soal kesejahteraan pekerja.

Baca Juga: Lebih Banyak Hal yang Memberatkan, Jaksa Tuntut AG Hukuman Pidana 4 Tahun Penjara, Siapkan LPKA

“Tapi delapan tahun ini tidak ada pengangkatan seperti itu,” kata AHY.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Artinya tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi pekerja honorer termasuk guru honorer begitu ya.”

Bahkan AHY juga mengaku setiap kali dirinya melakukan safari ke berbagai macam daerah selalu mendapat pertanyaan soal nasib honorer.

“Jadi di sana-sini setiap saya berkunjung mau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Indonesia bagian timur selalu ada yang bertanya dari guru honorer,” tutur AHY.

Baca Juga: Haru! Linda Pujiastuti Menangis Saat Bacakan Pleidoi: Saya Dituding Mucikari, Bandar Narkoba, Tidak Benar

“Selalu ada yang bertanya dari tenaga pendidik yang juga kesulitan,” lanjutnya.

Kemudian yang lebih memilukan, AHY menceritakan soal besaran gaji yang diterima oleh para honorer yang ia temui.

“Saya tanya Ibu guru honorer betul, berapa gajinya berapa penghasilannya?” beber AHY.

“Mereka menjawab Rp200 ribu per bulan, itu pun kadang kala nggak otomatis turun, nggak setiap bulan bisa nunda sampai 2-3 minggu kemudian,” pungkasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# THR lebaran 2023 cair
# THR honorer 2023
# Agus Harimurti Yodhoyono
# AHY
# SBY

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.