Kontra dengan LPSK, Kejagung RI Sebut Bharada E Bukan Justice Collaborator, Apa Maksudnya?

AYOJAKARTA.COM – Pro kontra tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer tak hanya disampaikan oleh publik, LPSK serta pakar dan ahli-ahli, melainkan Kejagung RI juga turut buka suara.

Menurut Kejagung RI, Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu bukanlah Justice Collaborator (JC).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana yang menilai bahwa Bharada E justru dianggap sebagai eksekutor atau pelaku utama pembunuhan berencana Brigadir J.

Baca Juga: Sosok Brigjen Aktif dalam Gerakan Tersembunyi Soal Hukuman Ferdy Sambo, Mahfud MD: Siapa Dia, Sebut ke Saya!

Selain itu Bharada E juga bukanlah orang pertama yang menguak fakta hukum dalam kasus tersebut.

Yang menjadi dasar pihak Kejagung RI mengatakan demikian adalah bahwa yang menguak fakta dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J pertama kali adalah pihak keluarga.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana pun menerangkan status justice collaborator dalam pembunuhan berencana tidak diatur dalam pasal 28 tentang perlindungan saksi dan korban.

Dalam aturan tersebut, menurut Ketut, perlindungan saksi dan korban hanya untuk kasus tertentu seperti korupsi, terorisme, hingga tindak pidana pencucian uang.

Baca Juga: Wah! Rumah Tangga di Ambang Perceraian. Dedi Mulyadi Konsisten Mempersatukan Fitra dan Lutfi sebagai Pasutri

Lebih lanjut, Ketut mengungkapkan bahwa semua tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada kelima terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan.

“Kuat tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa termasuk latar belakang terdakwa dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan,” ujar Ketut.

Menurut Ketut, penilaian tuntutan dilihat dari persamaan dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di dalam persidangan.

“Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum yaitu pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” tuturnya.

Ketut juga mengatakan bahwa tuntutan hukuman bagi Ferdy Sambo juga dinilai sudah sesuai sebagai otak pembunuhan berencana, serta Richard Eliezer atau Bharada E juga dinilai telah pantas dituntut 12 tahun penjara.

Baca Juga: Akui Ada Gerakan Tersembunyi Ingin Pengaruhi Tuntutan, Mahfud MD : Ada yang Ingin Ferdy Sambo Dibebaskan

“Kemudian sebagaimana faktor hukum yang tergugat di persidangan bahwa terdakwa Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual atau intelektual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer untuk mengeksekusi menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Eliezer dituntut 12 tahun pidana,” kata Ketut.

Kemudian Ketut juga menambahkan bahwa rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) terhadap Richard Eliezer untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam kerak tuntutan.

Baca Juga: Serba-serbi PKH 2023 : Ada Agenda Penting Tanggal 24 Januari 2023? Cek di SIni

Sehingga terdakwa Bharada E mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo.

Ketut menilai Bharada E atau Richard Eliezer merupakan seorang bawahan yang taat yang tidak bisa menolak perintah atasan meskipun perintahnya salah.

“Terdakwa Richard Eliezer adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud,” terang Ketut.***