Janji Manis Anies Baswedan Berantas Korupsi di Indonesia: Miskinkan Koruptor, Segera Sahkan UU Perampasan Aset

Anies Baswedan mengungkapkan strategi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya bisa diberantas dengan dua cara.
Anies Baswedan mengungkapkan strategi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya bisa diberantas dengan dua cara.

AYOJAKARTA.COM – Para calon presiden dan wakil presiden semakin intens melakukan safari politik.

Mereka terus melakukan pertemuan dengan masyarakat maupun kunjungan kepada tokoh-tokoh tertentu.

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghadiri acara Indonesia Milenial dan Gen Z Summit di Senayan, Jakarta.

Acara tersebut membahas mengenai dinamika Pilpres 2024. Pada kesempatan itu Anies Baswedan memberikan wawasannya terkait dinamika politik di Indonesia saat ini.

Baca Juga: Hasil Survei LSN Terbaru, Elektabilitas Prabowo-Gibran Jauh Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin

Ia juga memberikan gagasan, pandangan, dan program kerjanya jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.

Berbagai isu yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia juga disampaikan oleh capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan.

Seperti halnya harga kebutuhan pokok yang kian semakin tinggi, maupun lapangan pekerjaan yang semakin sulit.

Anies Baswedan juga kembali menyampaikan janji manisnya jika terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Ramai Disinggung Politik Identitas karena Rangkul Habib Rizieq, Anies Baswedan Beri Jawaban Begini!

Ia mengungkapkan strategi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya bisa diberantas dengan dua cara.

Cara yang pertama dengan memiskinkanpara koruptor dan cara yang kedua dengan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

“Hukuman memiskinkan perampasan aset harus segera ditetapkan,” ujar Anies Baswedan dalam talkshow IDN News dikutip AyoJakarta.com dari tyangan YouTube tvOneNews, Minggu, 26 November 2023.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa hukuman yang paling ditakuti oleh para koruptor adalah kemiskinan.

Baca Juga: Elektabilitas Melonjak, Anies Baswedan Yakin Banyak Masyarakat yang Menginginkan Perubahan

Namun hukum perampasan aset untuk para koruptor saat ini belum diterapkan, maka dari itu meskipun telah ditahan sekian tahun tetapi tidak membuat efek jera.

“Kalau dia korup sekian puluh triliun, sekian miliar ratus miliar, terus dia dihukum berapa tahun. Terus ketika pulang rumahnya lebih bagus, mobilnya bagus, seumur hidup punya simpanan, ya dihitung-hitung impas tahanannya (dengan harta korupsi yang didapat),” kata Anies Baswedan.

Namun menurutnya, akan berbeda jika UU Perampasan Aset telah disahkan, maka akan memberikan efek jera dan peringatan untuk berpikir dua kali jika akan korupsi.

“Tapi kalau dia (koruptor) pulang dan nggak punya apa-apa kan mikir dua kali dia korupsi. Menurut saya itu harus kita kerjakan,” tambahnya.

Baca Juga: Kampanye Pilpres Dimulai 28 November 2023, Anies Baswedan Pilih Kota Ini Jadi Tujuan Pertama

“Tegas saja sudah. Itu kita kerjakan dan saya rasa dengan adanya ancaman yang menakutkan maka itu bisa menjerakan,” sambungnya.

Sementara itu, di pihak internal aparat penegakan hukum terkait korupsi khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anies Baswedan juga menawarkan solusi untuk memperbaikinya jika terpilih dalam Pilpres 2024.

Ia meminta penandatanganan surat pengunduran diri jika terbukti melanggar etika kepada setiap calon komisioner KPK.

Baca Juga: Gerak-gerik Anies dan Ganjar Jadi Sorotan, Sama-sama Sindir Salah Satu Paslon Pilpres 2024?

“Kalau terpilih menjadi komisioner KPK, maka sebelum dilantik oleh presiden, saya akan minta menandatangani surat pengunduran diri bila melanggar etika yang ditetapkan oleh KPK,” ujarnya.

Anies Baswedan menyebut dengan cara ini maka setiap komisioner KPK yang melanggar etika dipastikan mundur dari jabatannya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# UU perampasan aset
# Anies Baswedan
# korupsi

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.