Mendekati Pelaksanaan Pilpres, Benarkah Esensi Program Bansos Sudah Mulai Bergeser Menjadi Kendaraan Pansos?

AYOJAKARTA.COM - Memasuki awal tahun 2024, pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada jutaan keluarga penerima manfaat.

Proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap diyakini memiliki dampak ekstase di sebagian kalangan.

Sehingga sebagian kalangan masyarakat beranggapan, momen penyaluran bantuan sosial merupakan surga tersendiri bagi KPM.

Baca Juga: Selain Bansos PKH dan BPNT, Pemerintah Cairkan Bansos Tambahan hingga Rp1 Juta, Begini Cara Mendapatkannya!

Sayangnya penyaluran bansos kepada KPM justru memiliki potensi disalah artikan, terlebih ketika dilakukan di masa kampanye seperti saat ini.

Anggapan tersebut mencuat ke ranah publik usai Menperindag Zulkifli Hasan yang juga Ketum PAN berkunjung ke Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 lalu.

Pernyataan Ketua Umum PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itupun sempat menuai beragam polemik publik.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA! Ada 5 Bansos Akan Cair Serentak Mulai Hari Ini 12 Januari 2024, PKH dan BPNT Tahap 1 Cair?

Kendati memiliki potensi di salah artikan dan dijadikan sebagai alat mencari dukungan, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar bersikeras agar bansos segera disalurkan.

“Saya minta bansos diberikan secepatnya sesuai dengan rencana yang memang sudah dianggarkan oleh DPR dan Pemerintah,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menyatakan penolakan secara tegas jika bansos yang diterima masyarakat kurang mampu dianggap sebagai bantuan pribadi.

Baca Juga: MANTAP! Deretan Bansos yang Akan Kembali Digelontorkan Jokowi di 2024, PKH dan BLT EL Nino Termasuk?

Terkait dengan adanya indikasi dari sejumlah politisi yang mencoba menggunakan bansos sebagai alat politik, capre nomor urut tiga memberi pernyataan.

Menurut Ganjar Pranowo, bansos merupakan hak rakyat yang menjadi kewajiban pemerintah melalui suatu mekanisme, sehingga tidak pantas jika dipolitisasi.

Terkait dengan polemik yang masih berkembang di masyarakat, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman menegaskan bahwa bansos adalah hak rakyat.

“Rakyat tahu kalau bansos itu program pemerintah, jadi rakyat tidak akan juga bisa dipolitisir dengan bansos,” jelasnya.

Sehubungan dengan adanya anggapan yang menyebut bahwa bansos telah dijadikan sebagai alat Pemilu, Moeldoko selaku Staf Ahli Presiden memberi pernyataan.

Baca Juga: Cek Saldo Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Benarkah Cair? Kabar Gembira BLT EL Nino Diperpanjang hingga Juni 2024

Menurut Moeldoko, program bantuan sosial sudah dilakukan jauh sebelum putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi cawapres.

Sehingga penyaluran dan pendistribusian bansos ke masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap dan berkala, sesuai dengan APBN.

Bansos merupakan program perhatian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang sudah dilakukan jauh sebelum Presiden Joko Widodo menjabat.

Baca Juga: Tahap Pertama Penyaluran Bansos CBP Telah Dilakukan, KPM Harus Bersiap karena Ada Syarat Ini di Tahap II

Karenanya Founder dan CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menilai setiap upaya mempersonalisasi bansos di masyarakat perlu dilawan.

“Personalisasi bansos harus dilawan, pemihakan aparat dan intimidasi harus dilawan,” jelasnya dikutip Ayojakarta, Jumat 12 Januari 2024 dari kanal Kompas TV.  ***