Muhaimin Iskandar Dinilai Lebih Unggul dari 2 Cawapres Lain saat Debat, Syahganda Nainggolan: Jawaban yang Komprehensif

AYOJAKARTA.COM -- Politikus Syahganda Nainggolan menilai bahwa Muhaimin Iskandar mengungguli Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Cawapres beberapa hari lalu.

Syahganda mencatat bahwa Muhaimin Iskandar yang memimpin perubahan menunjukkan kepemimpinan yang lebih unggul dibandingkan Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi isu hilirisasi dalam debat, kata Syahganda, Muhaimin menyoroti ketidaktahuan Gibran.

Ia menyatakan bahwa hilirisasi hanya sebagian kecil dari industrialisasi.

Baca Juga: Sosiolog Okky Madasari: Kemarahan Publik atas Kecurangan Pemilu, Bisa Jadi Penyebab Perubahan

Dikatakan Syahganda, Muhaimin menggambarkan pengelolaan sumber daya alam dengan tegas, mencatat dampak negatif seperti penggunaan tenaga kerja asing dan kurangnya kesejahteraan masyarakat.

"Yang disoroti Muhaimin ini bukan anti produksi nikel, tapi Muhaimin menjelaskan secara gamblang pengelolaan sumber daya alam itu. Pertama ugal-ugalan, kedua merusak lingkungan, ketiga membawa cukup banyak TKA ke Indonesia, keempat tidak mensejahterakan rakyat di sana," kata Syahganda Nainggolan dikutip ayojakarta.com dari YouTube Bambang Widjojanto pada Rabu (24/1/2024).

Dalam kesempatan itu lanjut Syahganda, Muhaimin menegaskan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan mengkritik pertumbuhan ekonomi tanpa kualitas.

"Ini kan jawaban yang komprehensif dari Muhaimin, misalkan menjawab untuk apa kita menggali seluruh sumber daya alam kita tetapi rakyat di sana tidak ikut pada pertumbuhan itu," jelasnya.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Puji Sikap Presiden Jokowi yang Merakyat: Dulu Aja Cawapres Disentuh Gak Boleh

Ia menyoroti kebutuhan akan visi, pertimbangan ekologis dan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Jadi menurut saya, Muhaimin cukup bagus menjelaskan bahwa ke depan itu pengelolaan sumber daya alam itu aspeknya harus diperhitungkan betul dan harus ada tobak ekologi," ujarnya.

Sementara dalam isu agraria lanjut Syahganda, Muhaimin menolak pandangan Gibran tentang sertifikat tanah.

Ia menyatakan bahwa redistribusi yang diinginkannya bukan semata-mata pembagian sertifikat.

"Dalam pembangunan agraria, Pak Muhaimin kan bilang yang kita mau bukan bagi bagi sertifikat karena Gibran bilang ada 150 juta sertifikat yang dibilang Muhaimin bukan redistribusi, namaya redistribusi kan maksudnya retribusi ulang," terangnya.

Baca Juga: Gibran Singgung Gerakan Rompi Kuning Saat Tanyakan Greenflation ke Mahfud MD, Apa Itu?

Selain itu, kritik juga ditujukan pada pemerintah terkait kepemilikan lahan sawit ilegal yang belum direformasi.

"Pemerintah melalui Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada 3,3 juta hektar lahan sawit dimiliki secara ilegal. Harusnya kan ini subjek dari reforma agraria tapi ini subjek untuk diredistribusi, tapi mana langkah pemerintah untuk mengambil alih itu menjadi milik negara dan melakukan redistribusi?" jelasnya.

"Jadi redistribusi ini tidak ada di zaman Jokowi, dia langgar nawacita dia yang mengatakan 9 juta hektar mau dibagi bagi, yang ada hanya bagi bagi sertifikat sama pinjam pakai hutang," tambahnya.

Ia menambahkan, bahwa Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD mendukung pembentukan Badan Reformasi Agraria sebagai solusi terhadap kegagalan redistribusi aset.

"Yang jelas redistribusi aset itu gagal. Muhaimin dan Pak Mahfud menyebut bahwa ini harus membutuhkan badan baru, Badan Reformasi Agraria," tandasnya.***