AYOJAKARTA.COM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan alasan meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, untuk mundur dari jabatannya.
Ganjar mengungkapkan bahwa dalam jabatan publik, terdapat godaan untuk memanfaatkan fasilitas negara terlebih saat masa kampanye seperti sekarang ini.
"Ketika kita berada pada posisi sedang dalam jabatan publik orang akan tergoda memanfaatkan fasilitas yang ada," kata Ganjar Pranowo dikutip ayojakarta dari YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat (26/1/2024).
Baca Juga: Full Senyum! Indonesia Lolos Babak 16 Besar Piala Asia 2023, Shin Tae Yong: Kami Sangat Bersyukur
Saat ini, kata Ganjar banyak Menteri yang menyalurkan bantuan sosial (Bansos) yang mengklaim bantuan itu dari dirinya, padahal bansos tersebut merupakan bantuan dari negara.
Untuk itu, menurut Ganjar, penggunaan fasilitas negara haruslah adil dan tidak mengarah pada kepentingan pribadi.
"Menteri promosi bantuan sosial tidak ditunjukan dari siap siapa, padahal itu punya negara, video nya ada silahkan bilang terima kasih itu kan kalimat kalimat yang mengarahkan," terang Ganjar
Atas dasar itu, Ganjar meminta Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Menko Polhukam, di mana Ganjar menggarisbawahi bahwa pejabat publik seharusnya memiliki kewajiban moral untuk menjaga integritas dan moralitas.
"Pak ini ketentuan yang ada pejabat publik tidak harus mundur, nah kalau tidak harus mundur ini ada resiko, resikonya konflik interes, mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan fasilitas negara," jelasnya
Ganjar juga mencatat bahwa tidak ada pihak yang dirugikan apabila Mahfud MD memutuskan untuk mundur, sambil menegaskan perlunya publik edukasi mengenai etika dan moralitas.
"Maka publik kemudian melihat oh iya ya berat sebelah kalau begini , maka saya sampaikan kepada publik ya semua sebaiknya mundur," ujarnya.
"Gak ada yang dirugikan. silahkan pake fasilitas tapi kita mengedukasi publik mana si fatsunnya, mana si moralnya, mana si etisnya itu lah faktanya. publik kita edukasi dan publik tahu itu,"tambahnya
Ganjar Pranowo menyoroti beberapa kejadian konkret, seperti kasus di Kabupaten Batubara, yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan wewenang.
Ganjar mendesak perlunya melakukan digital forensik untuk mengungkap kebenaran di balik teleponan yang mencurigakan.
"Coba kejadian di Kabupaten Batubara ada telponan yang diindikasikan itu forkopimda, kenapa sekarang tidak mendesak dilakukan digital forensik biar kita tahu, di Medan guru mengarahkan, sudah jelas itu lalu kemudian gak ada yang mau proses, aneh kan," paparnya.
Dengan begitu, tambah Ganjar fakta dan potensi penyalahgunaan fasilitas negara sudah ada.
"Nah yang begini begini ini fakta ada, potensi potensi penyalahgunaannya sudah ada kemudian kita membiarkan, oh tidak fair," tandasnya.
Share this article
Ganjar mengungkapkan bahwa dalam jabatan publik, terdapat godaan untuk memanfaatkan fasilitas negara terlebih saat masa kampanye