Setelah UII dan UGM, Dewan Guru Besar UI Nyatakan Sikap dan Tabuh Genderang Perang Lawan Penguasa yang Ugal-ugalan

AYOJAKARTA.COM - Genderang perjuangan kembali berkumandang di lingkungan Universitas Indonesia (UI) dengan deklarasi dan sikap tegas dari Dewan Guru Besar yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar, Prof Harkristuti Harkrisnowo.

Dalam deklarasinya, Prof Harkristuti menyatakan bahwa UI adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa.

Ia menyinggung para pendahulu seperti Arif Rahman di tahun 1965 dan Yun Hap di tahun 1978 yang bahkan telah menumpahkan darahnya.

"Sungguh nampak diam seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik, namun kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan kedaulatan agar tetap di tangan rakyat," ungkap Harkristuti dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metro TV, Jumat 2 Februari 2024.

Baca Juga: 3 Kebohongan Mahfud MD dalam Kasus Ferdy Sambo Terbongkar, Irma Hutabarat: yang Teriak-teriak Soal Brigadir J…

Pentingnya memulihkan demokrasi menjadi fokus dalam deklarasi ini terutama menjelang Pemilu 2024.

"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024 ini kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," jelasnya.

Ia menambahkan keprihatinan atas kehilangan kemudi bangsa akibat kecurangan dalam perebutan kuasa.

"Kami warga dan alumni Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi dan nepotisme," tegasnya.

Baca Juga: Mahfud MD Ngaku yang Pertama Turun Tangan Teriak Kasus Ferdy Sambo, Martin Simanjuntak: Bukannya Sedang Umrah?

Dalam menyikapi kondisi tersebut, Dewan Guru Besar UI menyampaikan seruan kebangsaan dengan empat poin utama:

Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

Baca Juga: Ngaku Punya Fakta Kecurangan Baru, Rismon Sianipar Minta Hakim BG Koreksi Keputusan Kasus Jessica Wongso

Keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Prof Harkristuti mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.

Deklarasi ini diakhiri dengan panggilan bersama untuk merapatkan barisan guna menjaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicintai dan dibanggakan.***