AYOJAKARTA.COM - Mendekati pelaksanaan pilpres 2024, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo.
Perwakilan rektor dari sejumlah perguruan tinggi menilai, Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan penyalahgunaan wewenang atau Abuse of Power.
Akibatnya, sejumlah perguruan tinggi menilai demokrasi yang berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo menghalangi hambatan dan penurunan kualitas.
Baca Juga: Salam 4 Jari Muncul untuk Membendung Suara Prabowo-Gibran? Begini Pandangan Pakar Politik
Anggapan tersebut pertama kali mencuat setelah Universitas Gadjah Mada yang merupakan kampus tempat Presiden Joko Widodo berasal, membuat petisi.
Para Guru Besar, Dosen, Alumni serta mahasiswa membuat petisi bertajuk Bulaksumur kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam petisinya, civitas akademika UGM prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai keadilan.
Selain itu, civitas UGM juga menyayangkan adanya situasi yang mengikis nilai-nilai moral serta etika kenegaraan.
Karenanya, civitas UGM meminta Joko Widodo selaku alumni untuk kembali ke jati diri kampus yang menjunjung nilai-nilai Pancasila.
“Keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidak pedulian akan prinsip demokrasi,” jelas civitas UGM.
Setelah UGM, menyusul kemudian Universitas Islam Indonesia yang mengeluarkan petisi berjudul Darurat Kenegarawanan.
Dalam petisi yang dibacakan langsung oleh Rektor UII Fathul Wahid, civitas akademika UII meminta agar Presiden berhenti menyalahgunakan kekuasaannya.
Adapun indikasi bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut, menurut UII adalah keleluasaan akses untuk memenangkan salah satu peserta pilpres.
“Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran, kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI,” tegas UII dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
Usai dua perguruan tinggi di Yogyakarta menyampaikan petisi, hal serupa juga dilakukan oleh Universitas Indonesia.
Baca Juga: Anies Baswedan Kritik Penyaluran Bansos Jelang Pemilu: Jadwalnya Bukan Sesuai Kebutuhan Politik!
Para akademisi Universitas Indonesia meminta agar Presiden tidak berpihak dan menunjukkan netralitasnya dalam pilpres.
Terkait dengan maraknya sejumlah perguruan tinggi yang menyampaikan petisi, capres nomor urut satu Anies Baswedan meminta agar semua pihak merespon.
“Kalau kampus-kampus sudah menyuarakan, artinya ada persoalan yang serius,” ujar Anies kepada awak media.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Akan Mengundurkan Diri, Pengamat Politik: Dampak Kurang Adanya Netralitas!
Pernyataan senada terkait dengan maraknya petisi dari sejumlah perguruan tinggi juga disampaikan oleh capres nomor urut tiga.
Di sela-sela kampanye, Ganjar meminta agar pemerintah memperhatikan substansi dari setiap petisi yang disampaikan perguruan tinggi.
“Kita harapkan semuanya untuk kembali kepada koridor, mumpung masih ada waktu, jangan mencederai,” ungkap Ganjar.
Sehubungan dengan adanya petisi yang disampaikan sejumlah perguruan tinggi, Presiden Joko Widodo menganggap kritik tersebut merupakan bagian dari demokrasi. ***
Share this article
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap jika kritik dari perguruan tinggi itu merupakan bagian dari demokrasi.