AYOJAKARTA.COM – Beberapa hari terakhir, publik terus mendapat kabar perihal adanya pergolakan di lingkungan universitas di sejumlah wilayah Indonesia.
Anggapan praktik Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi isu sentral yang dilakukan sejumlah universitas terhadap Presiden Joko Widodo.
Upaya Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan politik dinasti, dinilai kalangan universitas telah melanggar berbagai aturan.
Menyikapi derasnya kritik dan lantangnya suara para akademisi, dugaan upaya represif mulai menghantui sejumlah universitas.
Salah satu upaya intimidasi terjadi ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trilogi menggelar rapat konsolidasi dengan agenda pemakzulan Joko Widodo.
Mahasiswa Universitas Trilogi menilai, ketidak netralan pejabat negara dalam kontestasi Pilpres 2024 merupakan hal ironi.
Guna mengintersep upaya terbentuknya politik dinasti, para mahasiswa mencoba mengembalikan arah politik ke jalur semestinya.
Saat menggelar rapat, kelompok mahasiswa didatangi sejumlah orang berpakaian bebas yang berusaha menghentikan rapat dengan menggunakan kekerasan.
“Mereka tidak mengidentifikasi dirinya dari mana, semakin tidak dilakukan semakin membuktikan adanya kelompok di belakangnya,” jelas Haris.
Adapun jenis kekerasan yang dialami oleh para mahasiswa adalah berupa verbal, kekerasan fisik dan pemaksaan secara ideologis.
Terkait dengan adanya fenomena intimidasi tersebut, Haris Azhar selaku Pendiri Lokataru yang juga mengadvokasi BEM Universitas Trilogi, memberikan tanggapan.
Menurut Haris, aksi kekerasan yang dialami oleh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trilogi sudah dilaporkan ke kepolisian.
“Ada tindakan kekerasan dan sudah dilaporkan ke polisi juga, tapi kita belum dapat kabar terkait praktik intimidasinya,” ungkap Haris.
Lebih lanjut, Haris menilai upaya intimidasi yang dilakukan kawanan tersebut merupakan sesuatu yang sudah direncanakan.
Belum jelasnya identitas yang melakukan upaya kekerasan terhadap mahasiswa, menurut Haris merupakan bagian dari cara menjaga kerahasiaan tokoh di baliknya.
Sehingga kesan yang ditimbulkan dari adanya peristiwa intimidasi tersebut, akan lebih terlihat seperti persoalan warga dengan mahasiswa.
Sehubungan dengan kian maraknya aksi penolakan terhadap politik dinasti yang disuarakan sejumlah civitas akademika, Direktur Lingkar Madani memberi tanggapan.
Menurut Ray Rangkuti munculnya fenomena penolakan sikap sejumlah akademisi terhadap Presiden Joko Widodo merupakan bentuk kesadaran berbangsa.
Baca Juga: Mengapa Bantuan PKH dan BPNT Ada yang Sudah Cair dan Belum Cair? Cek Penjelasan Berikut Ini!
Para akademisi berharap agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan demokratis, dan Presiden bisa menjadi Pengayom bagi semua kontestan.
“Mereka protes terhadap pengelolaan berbangsa dan bernegara, bukan untuk memilih siapapun, agar Presiden lebih seimbang menjadi fasilitator bagi semua,” jelas Ray.
Share this article
Upaya Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan politik dinasti, dinilai kalangan universitas telah melanggar berbagai aturan.