GAWAT! Bansos Beras 10 Kg FIX di Stop Penyalurannya, Namun Bansos Rp600 Ribu Dikebut Serentak, BLT Mitigasi Cair?

Ilustrasi. Bantuan Sosial (Bansos)
Ilustrasi. Bantuan Sosial (Bansos)

AYOJAKARTA.COM - Surat resmi dari pemerintah sudah turun, ada kabar gembira sekaligus kabar buruk bagi para keluarga penerima manfaat (KPM).

Dikabarkan bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kg diberhentikan penyalurannya mulai hari ini Kamis 8 Februari 2024. Ada apa sebenarnya?

Apakah bansos beras 10 kg yang distop oleh pemerintah ada kaitannya dengan Pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024?

Baca Juga: KPM PKH BPNT 2024 Kecewa, Bansos Beras CBP 10kg Dihentikan Per 8 Februari Karena Validasi Data Bermasalah?

Dikabarkan bahwa pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bansos beras 10 kg, namun perlu diketahui bahwa penyaluran bansos beras bukan dihentikan secara total dan hanya sementara.

Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo menyatakan bahwa penyaluran bansos beras dihentikan untuk sementara menjelang pemilu sekaligus menepis isu politisasi bansos.

Rencananya bansos beras 10 kg akan mulai disalurkan kembali pada tanggal 15 Februari 2024 setelah Pilpres 2024 berlangsung.

Baca Juga: Soal Politisasi Bansos, Mahfud MD: Bapaknya Cawapres Tidak Boleh Bagi-bagi Bansos

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Naura Vlog pada Kamis 8 Februari 2024, jadi penyaluran bansos beras 10 kg hanya ditunda untuk sementara.

Selain kabar penundaan bansos beras selama masa Pilpres, ada informasi lain yang menggembirakan.

Ada bansos tunai sebesar Rp600 ribu yang akan dikebut cair serentak hingga tanggal 10 Februari 2024, apakah BLT Mitigasi Risiko Pangan?

Baca Juga: Waduh! Pencairan BLT El Nino dan Bansos Beras 10 Kg Dihentikan Sementara Mulai Hari Ini! Apa Kabar PKH dan BPNT?

Untuk bansos yang dicairkan hingga tanggal 10 Februari 2024 adalah bansos PKH tahap 1 tahun sebesar Rp600 ribu bagi yang KPM memiliki komponen lansia atau disabilitas.

Disamping pencairan bansos PKH sebesar Rp600 ribu, juga disalurkan bantuan BPNT sebesar Rp200 ribu hanya untuk alokasi satu bulan baik penyaluran melalui kartu KKS maupun PT Pos Indonesia.

Penyaluran PKH lewat kartu KKS disalurkan untuk dua periode yaitu bulan Januari dan Februari 2024, sedangkan yang cair melalui PT Pos disalurkan untuk periode tiga bulan yakni bulan Januari, Februari, dan Maret 2024.

Jadi bansos Rp600 ribu yang penyalurannya dikebut bukanlah BLT Mitigasi Risiko Pangan, karena hingga hari ini belum ada informasi kepastian kapan bantuan tambahan ini akan disalurkan.

Namun sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan mulai bulan Februari 2024.

Maka dari itu kemungkinan besar penyalurannya akan dilakukan setelah kontestasi Pilpres 2024 berlangsung.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Mitigasi Risiko Pangan
# bantuan
# bansos
# beras
# BLT

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.