AYOJAKARTA.COM- Kabar korban judi online akan masuk ke dalam penerima bantuan sosial (bansos) terus bergulir yang sebelumnya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar menerima, lantas kapan hal ini terealisasi?
Berbeda dengan Menko PMK, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Koordinator Perekonomian, mengatakan jika hal ini dipastikan tidak ada bansos untuk korban judi online dalam APBN 2024.
Polemik bansos untuk para Korban judi online ini juga menuai protes masyarakat yang menyebabkan berbagai pihak buka suara termasuk Menaker Ida Fauziah.
Baca Juga: Jangan Salah Kaprah! Menko PMK Jelaskan Kriteria Penerima Bansos untuk Korban Judi Online
“Tidak ada dalam anggaran yang ada sekarang,” tutur Airlangga yang ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Hari Senin (17/6/24) dikutip oleh ayojakarta dari akun tiktok heruagustianreal.
Namun Airlangga juga menyebut terkait usulan program lain akan dikoordinasikan dan dibahas dengan kementerian teknis.
Tak hanya itu, Menko Koordinator Bidang Koordinator Perekonomian ini juga menyebut jika korban judi online ini berbeda dengan mitra ojek online atau ojol.
Dimana ojol juga pernah mendapatkan bansos dari pemerintah pada penghujung tahun 2022 lalu.
Berbeda dengan Muhadjir yang menyebut korban judi online ini berhak untuk mendapatkan bansos dari pemerintah.
Ia juga mengatakan jika pihaknya sudah merekomendasikan agar Kemensos membina para korban judi online atau judol yang mengalami gangguan psikososial.
Pernyataan Muhadjir ini dilontarkan usai adanya kasus Polwan yang membakar suaminya lantaran sang suami merupakan pemain judi online di Mojokerto, Jawa Timur.
Alur korban judi ini agar mendapatkan bansos, Namanya akan dimasukkan ke DTKS.
Baca Juga: Viral Video HOAX Iklan Judi Online Najwa Shihab, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar, Buatan AI?
Sebab Ia menganggap aktivitas judi online ini berdampak memiskinkan masyarakat sehingga ia merasa khawatir jika jumlah kemiskinan akan terus bertambah jumlahnya di Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran penting terkait penanggulangan masyarakat miskin yang bakal bermunculan karena kecanduan judi online.
Tak hanya Muhadjir dan Airlangga, Menaker Ida Fauziah juga turut buka suara terkait polemik usulan korban judi online akan mendapatkan bansos pemerintah.
Menurut da, Kemensos memiliki peran penting dalam meneliti lebih lanjut terkait soal manfaat dan kerugian atas usulan tersebut.
Sebab ia melihat dari kedua sisi dimana satu sisi para korban judi online yang jatuh miskin dan berhak juga mendapatkan bansos.
Namun di sisi lain pemerintah juga harus memahami pendapat masyarakat yang mengatakan bansos yang diberikan kepada para judi online nanti ditakutkan menjadi kebiasaan yang buruk.
Sehingga ini menjadi suatu pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang- matang- matang.
Ida juga mengatakan jika hal ini merupakan ranah dari Kemensos yang harus menghitung manfaat dan mudaratnya.
Sedangkan melihat komentar para netizen yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia menyebut bahwa pemberian bansos kepada para korban judi online ini merupakan langkah pemerintah yang salah sasaran dan tidak tepat.
“Gak setuju, harusnya yang dibantu rakyat miskin, sekarang semua mahal, kalau belanja”, tulis Neni.
Baca Juga: Mau Dapat Bansos? Ini Cara Mendaftar via Aplikasi Cek Bansos agar Mendapatkan PKH dan BPNT
“Sungguh luar biasa,, diluar nurul,,”, tulis Milah.
“Lebih baik ga ada bantuan yang penting bahan pangan dimurahkan dari pada bantuannya ga merata banyak orang yang ga mampu ga ke bagian bantuan,” tulis netizen berikutnya.
Itulah beragam komentar netizen yang menolak keras usulan bansos yang diperuntukan kepada para judi online.
Untuk penyaluran bantuan sosial ini hingga kini belum adanya secara resmi pembahasan terkait jadwal bansos disalurkan kepada para korban judi online.***
Share this article
Beredar polemik bansos tentang wacana pemberiannya pada korban judi online, masyarakat mulai bersuara hingga mngundang komentar Kemenko