Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Ditunda karena Penyidik Tak Hadir, Kuasa Hukum Desak Kapolri Awasi Bawahannya

Toni RM, kuasa hukum Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon
Toni RM, kuasa hukum Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon

AYOJAKARTA.COM - Sidang praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan harus ditunda hingga 1 Juli 2024 setelah Polda Jawa Barat sebagai termohon tak hadir dalam persidangan yang seharusnya digelar hari ini, Senin (24/6/2024).

Keputusan ini memicu kekecewaan dan menimbulkan pertanyaan besar dari pihak kuasa hukum Pegi Setiawan.

Toni RM, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan meminta Kapolri mengawasi jalannya persidangan dan memastikan penyidikan dilakukan sesuai arahan untuk mengedepankan Scientific Crime Investigation.

Baca Juga: Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Ditunda karena Polda Jabar Mangkir, Kuasa Hukum: Apa Takut Sama Kuli Bangunan?

"Sementara ini ya, masih menunggu sidang praperadilan. Namun kami berharap kepada Bapak Kapolri agar mengawasi apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kebijakannya, arahannya untuk mengedepankan Scientific Crime Investigation itu harus benar-benar diawasi," ujar Toni RM dikutip ayojakarta.com dari YouTube KOMPASTV, Senin (24/6/2024).

"Karena kami sebagai masyarakat dan penasihat hukum Pegi melihat bahwa ini terlalu dipaksakan. Jadi, Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya agar jangan sampai Bapak Kapolri-nya bagus, tapi di bawahnya ini tidak sesuai kebijakan dan arahan beliau," tambahnya.

Ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat membuat majelis hakim pengadilan harus melakukan pemanggilan ulang yang dijadwalkan pada 1 Juli 2024 mendatang.

"Termohon dari penyidik Polda Jawa Barat tidak datang sehingga majelis hakim akan melakukan pemanggilan terhadap termohon. Panggilan itu dijadwalkan tanggal 1 Juli, hari Senin," jelas Toni RM.

Baca Juga: Tegas! Eman Sulaeman Sebut akan Abaikan Pihak yang Coba 'Main Suap' di Sidang Praperadilan Pegi

Toni juga mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Polda Jabar.

"Kami sih kecewa ya, penyidik termohon ini tidak datang karena panggilan ini sudah dua minggu lalu. Setelah kami daftar dua minggu, kemudian mendengar bahwa dapat relas panggilan artinya kalau dua minggu lalu itu, persiapan harusnya sudah matang. Tapi nyatanya hari ini yang kami tunggu-tunggu, yang semua masyarakat berharap ternyata tidak datang," ungkapnya.

Toni menyatakan pihaknya tetap akan hadir pada sidang berikutnya.

"Jadi nanti 1 Juli tetap kami hadir datang lagi untuk sidang selanjutnya. Kami ikuti prosedur ya," tegasnya.

Baca Juga: Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Terkait Kasus Vina Cirebon Batal Digelar, Tim Kuasa Hukum: Ada Unsur Kesengajaan

Saat ditanya mengenai kegiatan di dalam ruang sidang, Toni menjelaskan seperti berikut.

"Masuk ke dalam karena memang panggilan sidang resmi ya, siaplah untuk bersidang, untuk memberikan apa yang diminta oleh hakim, misalnya pemeriksaan identitas. Namun karena tidak datang, ya pemeriksaan identitas dan seterusnya itu nanti menunggu termohon datang," jelasnya.

Toni menekankan pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam sidang untuk menjamin keadilan.

"Karena satu pihak tidak hadir, jadi iya ditunda. Ini kan sidang itu harus ada kedua belah pihak biar adil, biar fair. Hakim dalam memeriksa harus memeriksa pemohon dan termohon, kelengkapan administrasi pemohon dilihat oleh termohon dan sebaliknya," tegasnya.

Sidang praperadilan Pegi Setiawan akan dilanjutkan pada 1 Juli 2024 dengan harapan Polda Jawa Barat dapat hadir dan memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan kejelasan atas prosedur yang telah dijalankan dalam penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# scientific crime investigation
# Pegi Setiawan
# Toni RM
# Polda Jawa Barat
# Sidang Praperadilan
# Kapolri
# Penyidik

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).