PENGUMUMAN! Peserta PPPK 2024 Bisa Melamar di Luar Unit Kerja dan Tidak Harus Sesuai Kualifikasi Pendidikan yang Terdata, Simak Penjelasannya

Kabar terbaru penentuan formasi yang akan dilamar calon PPPK di 2024 tidak harus sesuai unit kerja dan kualifikasi Pendidikan yang terdata.
Kabar terbaru penentuan formasi yang akan dilamar calon PPPK di 2024 tidak harus sesuai unit kerja dan kualifikasi Pendidikan yang terdata.

AYOJAKARTA.COM -- Pendaftaran calon peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 kini sedang berlangsung hingga 20 Oktober mendatang.

Bagi peserta yang akan segera mendaftar PPPK 2024, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum mendaftar dan melakukan submit.

Pasalnya, ada kabar terbaru mengenai penentuan formasi yang akan dilamar calon PPPK di 2024 tidak harus sesuai unit kerja dan kualifikasi Pendidikan yang terdata.

Baca Juga: Guru Honorer yang Tidak Terdata di BKN Tetap Bisa Daftar PPPK? Ternyata Begini Ketentuannya!

Perlu diketahui, sebagaimana informasi dari akun Instagram BKPSDM Sukabumi, Para pelamar boleh melamar di luar unit kerja sebagaimana pelamar sedang tempati.

Tak hanya itu, pelamar atau calon peserta dapat memilih kualifikasi Pendidikan yang tersedia pada SSCASN sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dimiliki walaupun tidak sesuai dengan pendataan di BKN.

Namun perlu diingat, dua ketentuan di atas perlu dikonfirmasi kembali pada instansi yang akan peserta lamar.

Pasalnya, kebijakan dan ketentuan instansi bisa saja berbeda-beda, maka dari itu pastikan dan konfirmasi kembali pada instansi yang dilamar.

Baca Juga: Pendaftaran Hari ke-12! Berikut Statistik Pendaftaran PPPK Guru, Nakes, dan Teknis 2024, Mana Paling Banyak TMS?

Sebagai informasi, pendaftaran PPPK pada tahun 2024 digelar dengan dua tahapan pendaftaran untuk para pelamar.

Pendaftaran PPPK 2024 tahap 1 dikhususkan untuk peserta atau pelamar prioritas seperti PPPK Guru EKS THK II, dan Tenaga Non ASN yang sudah terdata di database BKN.

Sementara, untuk pendaftaran kedua dibuka untuk Tenaga Non ASN yang belum terdaftar di database BKN namun sudah bekerja minimal dua tahun di Instansi Pemerintah.

Baca Juga: Gawat! 1.653 Pendaftar PPPK 2024 Sudah Dinyatakan TMS, Ini yang Perlu Diperhatikan Sebelum Submit

Selain itu, Guru yang merupakan lulusan SPG dengan minimal dua tahun bekerja bisa melamar di pendaftaran tahap kedua.

Bagi peserta yang masih belum mengetahui kategori yang mana, peserta dapat melakukan konfirmasi kembali kepada instansi masing-masing dan bisa juga mengecek di portal SSCASN.

Perlu diingat juga, bagi para peserta yang akan mendaftar PPPK 2024 diharapkan untuk memeriksa ulang persyaratan sebelum melakukan submit untuk menghindari TMS (Tidak Memenuhi Syarat.

Baca Juga: 2 Tenaga Honorer Kategori ini yang Jadi Prioritas Pengangkatan PPPK 2024

Pastikan semua persyaratan pelamar sudah sesuai, karena setiap Instansi memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK
# Kualifikasi
# Formasi
# Pendidikan

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.