Penyebab Status Kelulusan Calon Tenaga PPPK Dibatalkan Pejabat Pembina Kepegawaian

Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus tetap dapat dibatalkan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus tetap dapat dibatalkan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

AYOJAKARTA.COM – Salah satu tahapan penting yang paling dinanti oleh setiap tenaga honorer pelamar PPPK adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK.

Peserta seleksi kompetensi PPPK yang memenuhi setiap ketentuan akan memasuki tahapan lanjutan sebelum memperoleh Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIP PPK.

Adapun tahapan penting lain yang perlu dilakukan peserta seleksi PPPK sebelum mendapat NIP PPK adalah membuat Daftar Riwayat Hidup atau DRH usai dinyatakan lulus.

Berdasarkan pada jadwal pelaksanaan seleksi PPPK, pengumuman hasil peserta akan berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024.

Peserta yang termasuk dalam kategori lulus seleksi akan membuat DRH untuk selanjutnya ditetapkan menjadi tenaga PPPK penuh waktu atau paruh waktu.

Baca Juga: Siap-siap! Pengumuman Kelulusan PPPK 2024 Diumumkan, Pahami Sistem Penilaian dan Kode Kelulusan di Sini...

Namun demikian, peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus tetap dapat dibatalkan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian karena sejumlah penyebab.

Sebagaimana tertuang dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2023 Pasal 39, terdapat lima penyebab pembatalan bagi setiap calon tenaga PPPK.  

Penyebab pertama PPK membatalkan status kelulusan bagi peserta seleksi kompetensi meski sudah dinyatakan lulus adalah peserta mengundurkan diri.

PPK dapat membatalkan status kelulusan bagi tenaga honorer apabila peserta seleksi atau calon pengisi formasi mengundurkan diri.

Proses pengunduran diri bagi peserta karena suatu hal sehingga tidak lagi bisa mengisi formasi dapat dilakukan dengan mengisi dokumen yang tersedia saat akan mengisi DRH.

Penyebab kedua yang membuat status kelulusan bagi calon tenaga PPPK dibatalkan adalah jika tidak melengkapi berkas sesuai ketentuan.

Baca Juga: Penting Jadi Acuan! Persiapan Pengisian DRH NI PPPK 2024, Jadwal dan 9 Dokumen yang Dibutuhkan

Pengumpulan berkas yang melebihi tenggat waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan, oleh PPK akan dianggap kelalaian sehingga status kelulusan dibatalkan.

Penyebab selanjutnya yang dapat membuat status kelulusan calon tenaga PPPK dibatalkan adalah apabila kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan.

Pembatalan kelulusan karena perbedaan kualifikasi pendidikan dapat terjadi apabila instansi membutuhkan lulusan SMA, namun calon PPPK mengunggah ijazah Sarjana.

Untuk memastikan agar pembatalan tidak dilakukan PPK, pastikan calon PPPK mengunggah dokumen sesuai ketentuan dan syarat dari instansi.

Alasan keempat kelulusan calon PPPK dapat dibatalkan oleh PPK adalah dianggap tidak memenuhi persyaratan lain.

Sebelum mendapatkan NIP PPK atau saat mengisi DRH, setiap tenaga honorer harus memenuhi dan melengkapi setiap berkas serta dokumen sesuai ketentuan.

Adapun penyebab kelima yang membuat status kelulusan calon tenaga PPPK dibatalkan oleh PPK adalah calon pengisi formasi meninggal dunia.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pejabat Pembina Kepegawaian
# PPPK
# Status

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.