Hati-hati! 6 Berkas Krusial yang Harus Diperhatikan saat Isi DRH PPPK 2024, Kalau Tidak Valid Bisa Gagal Dapat NIP

Bagi peserta yang lulus seleksi PPPK 2024, pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) ialah langkah penting untuk dapat Nomor Induk Pegawai (NIP).
Bagi peserta yang lulus seleksi PPPK 2024, pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) ialah langkah penting untuk dapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

AYOJAKARTA.COM -- Bagi peserta yang lulus seleksi PPPK 2024, pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) ialah langkah penting untuk dapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

Namun, ada enam berkas krusial yang harus diperhatikan oleh peserta PPPK saat mengisi DRH PPPK 2024.

Jika tidak valid, bisa berakibat fatal dan menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan NIP PPPK.

Adapun enam berkas utama yang harus diperhatikan saat mengisi DRH PPPK 2024, sebagai berikut.

Baca Juga: Cara Buat SKCK Online untuk Keperluan Pengisian DRH PPPK Tahun 2024, Unduh Aplikasi Ini!

1 Surat Lamaran yang Sah

Keabsahan surat lamaran dengan ketentuan diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK.

Surat lamaran bisa ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer, sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) disertai dengan tanda tangan peserta.

2. Ijazah Asli

Ijazah asli yang digunakan untuk melamar PPPK harus diunggah. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, pastikan telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian terkait.

3. CV atau daftar Riwayat hidup

Riwayat pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pastikan untuk mencantumkan nama institusi dan jurusan yang sesuai dengan ijazah.

Selain itu, pengalaman kerja yang relevan, termasuk nama instansi, jabatan, dan durasi kerja.

Baca Juga: Tutorial Lengkap Pengisian Daftar Riwayat Hidup 'DRH' PPPK: Unggah Dokumen hingga Akhiri Proses Pengisian

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

SKCK yang masih berlaku pada saat pengisian DRH juga wajib diunggah.

5. Surat Keterangan Sehat

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter PNS atau dokter di unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat bulan Januari 2025.

6. Surat Keterangan Bebas Narkotika (NAPZA)

Surat Keterangan Bebas Narkoba (NAPZA) yang ditandatangani oleh dokter layanan unit Kesehatan pemerintah atau lembaga yang diberikan kewenangan seperti laboratorium yang menyediakan layanan tes narkoba.

Baca Juga: Jangan sampai Salah! Cara Mudah Pengisian DRH NI PPPK Tahap 1 dengan Tahapan yang Benar Berikut Ini

Batas pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 adalah dari 1 hingga 31 Januari 2025.

Kesalahan dalam pengisian dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendapatkan NIP, sehingga sangat penting untuk memastikan semua dokumen valid dan sesuai dengan ketentuan.

Dengan memperhatikan keenam berkas krusial ini dan memastikan keakuratan data, peserta dapat meningkatkan peluang untuk berhasil mendapatkan NIP sebagai PPPK 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DRH
# NIP
# daftar riwayat hidup
# PPPK

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.