AYOJAKARTA.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) dengan metode vasektomi dijadikan syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos).
Vasektomi merupakan prosedur kontrasepsi permanen bagi pria dengan cara memutus saluran sperma.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pengendalian kelahiran penting dilakukan agar pertumbuhan penduduk bisa ditekan dan masyarakat bisa merencanakan keluarga secara lebih bertanggung jawab.
Menurut Dedi, dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, dan pendidikan anaknya.
"Nah kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," ungkap Dedi Mulyadi.
Menurutnya, pengendalian kelahiran termasuk vasektomi dapat menjadi solusi untuk memutus lingkaran kemiskinan.
Menurutnya, saat ini pria juga memiliki peran penting dan akses terhadap alat KB, sehingga tidak semestinya hanya perempuan yang menanggung beban pencegahan kehamilan.
"Hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial saya harapkan, yang laki-lakinya lho, para suami yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan selalu dibebankan para perempuan," kata Dedi.
Dia menilai, dengan jumlah anak yang terkontrol diharapkan beban biaya hidup dan pengeluaran kesehatan maupun pendidikan bisa ditekan.
Usulan tersebut menuai beragam reaksi penolakan, terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.
Ketua Umum MUI Jawa Barat KH. Rachmat Syafei menegaskan bahwa vasektomi tergolong haram dalam pandangan Islam, kecuali dalam kondisi darurat yang ditetapkan secara syar'i dan diperkuat oleh pendapat dokter ahli.
Baca Juga: Soal Usulan KB Vasektomi jadi Syarat Penerima Bansos, MUI: Haram tapi...
Fatwa tersebut merujuk pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-4 yang digelar di Pesantren Cipasung Tasikmalaya pada 2012.
Sekretaris MUI Jawa Barat KH Rafani Akhyar menambahkan, pihaknya dimintai pandangan resmi oleh dinas terkait soal rencana kebijakan program vasektomi tersebut.
"Menurut hasil kajian kami, jelas itu bertentangan. Jadi tidak bisa vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bansos dan beasiswa," kata Rafani.
Sementara itu, Ketua MUI KH Kholil Nafis menyampaikan penolakannya. Dia menegaskan bahwa umat Islam sebaiknya tidak mengikuti program bansos jika syaratnya mengharuskan tindakan vasektomi, karena dalam Islam pemandulan permanen dilarang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai usulan tersebut sebagai bagian dari ide penguatan program KB namun tidak bisa diterapkan secara serta-merta.
"Ide tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut karena penyaluran bantuan sosial melalui kementerian harus mengikuti sejumlah proses administratif," jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa gagasan menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos masih perlu dibahas secara mendalam dari berbagai aspek.
Dia menilai, ada banyak ide positif dari Gubernur Jawa Barat seperti keterlibatan penerima bansos dalam pengelolaan sampah atau kegiatan sosial, namun jika dikaitkan langsung dengan vasektomi maka harus dikaji lebih hati-hati.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro tegas menyatakan bahwa memiliki keturunan atau tidak adalah bagian dari hak asasi manusia dan tidak semestinya dipertukarkan dengan bantuan sosial.
Ia menegaskan bahwa tubuh manusia adalah wilayah privat yang tidak boleh diintervensi secara paksa. Dia menilai pemberian bantuan sosial yang disyaratkan dengan tindakan vasektomi masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi karena merupakan bentuk pemaksaan terhadap otoritas tubuh individu.
Menanggapi berbagai penolakan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penggunaan vasektomi bukan satu-satunya opsi.
Ia menuturkan bahwa pria juga bisa memilih metode kontrasepsi lain yang lebih ringan seperti kondom, asalkan tetap berkomitmen dalam perencanaan keluarga.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Wajibkan Vasektomi untuk Dapat Bansos? Begini Pandangan Islam!
"Kemiskinan itu satu, rumah. Dua, jaminan kesehatan. Tiga, jaminan pendidikan. Yang keempat, jangan terlalu banyak anak, KB-nya harus berhasil. Kalau alternatifnya banyak, apabila misalnya yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya, pakai pengamannya juga lebih mudah asal mau. Sekarangnya mau enggak ber-KB-nya. Gitu loh. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau," ujar Dedi.
Share this article
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) dengan metode vasektomi jadi syarat penerima bansos.