Mahfud MD Sebut Korupsi di Indonesia Ada di Berbagai Sektor : Penanganan Korupsi Harus Jadi Prioritas Utama

AYOJAKARTA.COM - Menko Polhukam, Mahfud Md, telah menyampaikan pidato dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, di mana dia menyoroti isu korupsi yang meluas di Indonesia.

Mahfud menekankan bahwa korupsi ada di mana-mana, tidak hanya di sektor pertambangan tetapi juga di sektor lain seperti kehutanan, perikanan, dan pertanian.

Dia juga mengutip ucapan mantan Ketua KPK Abraham Samad tentang potensi korupsi di sektor pertambangan yang dapat bernilai setara dengan gaji rata-rata penduduk Indonesia per bulan.

Baca Juga: Terungkap, Marshel Widianto Akhirnya Bongkar Kapan Ia Menikahi Cesen Eks JKT48 dan Alasannya Tutupi Perkawinan

Menurut Samad, jika celah korupsi di sektor pertambangan ditutup, setiap orang di Indonesia dapat menerima uang sebesar Rp 20 juta per bulan tanpa bekerja.

Tidak hanya itu menurut Mahfud MD, bukan hanya di sektor pertambangan namun dalam sektor apapun di Indonesia sangat berpotensi terjadinya korupsi.

"Gilanya korupsi dinegara ini, sekarang saudara noleh kemana saja sudah ada korupsi ko, melihat ke hutan ada, melihat ke udara ada di pesawat Garuda, melihat Asuransi ada, koprasi korupsi dan semua sektor korupsi" Jelas Mahfud MD dalam siaran persnya.

Baca Juga: GEGER! Ini Momen Fraksi PKS dan Demokrat Tolak UU Cipta Kerja: Mic Hinca Pandjaitan Mati Hingga Walk Out!

Mahfud menegaskan bahwa penanganan korupsi harus menjadi prioritas utama dan penting untuk dilakukan reformasi untuk mencegah korupsi di masa depan.

Dalam acara tersebut, Mahfud juga mengatakan bahwa korupsi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dia menegaskan bahwa penegakan hukum yang kuat dan transparan harus dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Baca Juga: Anies Baswedan Gencar Jalan-jalan dan Temui Tokoh Masyarakat, Jubir Bantah Curi Start Pilpres 2024

Selain itu, Mahfud juga menyoroti pentingnya sinkronisasi tata kelola sektor pertambangan mineral utama dari perspektif politik, hukum, dan keamanan.

Dia mengatakan bahwa peningkatan tata kelola akan membawa manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri, serta membuka peluang kerja bagi rakyat Indonesia.