Eks Ketua KPK Berharap Dewan Pengawas Melakukan ini agar Korupsi di Indonesia Bisa Ditekan

Ketua KPK Periode 2011-2015 Berharap Dewan Pengawas Melakukan ini Agar Korupsi di Indonesia bisa Ditekan.
Ketua KPK Periode 2011-2015 Berharap Dewan Pengawas Melakukan ini Agar Korupsi di Indonesia bisa Ditekan.

AYOJAKARTA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin menjadi sorotan media setelah adanya kisruh di kalangan internal.

Pencopotan Brigjen Endar serta pelaporan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga kebocoran dokumen kasus korupsi, ditengarai menjadi penyebab kekisruhan.

Sejalan dengan perkembangan polemik di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Kinerja Dewan Pengawas atau Dewas-pun diharapkan.

Baca Juga: Antisipasi Kemacetan Mudik Lebaran 2023, Polda Jabar Siapkan Strategi Arus Lalulintas di Jalur Selatan

Terkait dengan kinerja Dewan Pengawas, Abraham Samad yang merupakan Ketua KPK Periode 2011-2015 memberi tanggapan.

Menurut Abraham, kondisi yang terjadi di dalam tubuh KPK saat ini merupakan dampak dari kurang maksimalnya pemberian sanksi.

Adanya sikap permisif dari Dewan Pengawas KPK, membuat sejumlah oknum petinggi KPK justru berbuah persoalan sebagaimana hari ini.

“Pelanggaran etik itu tidak pernah diberikan sanksi yang maksimal, dan tegas oleh Dewan Pengawas, karena itu pelanggaran terus berulang,” jelas Abraham.

Baca Juga: Thanks iBox! Harga iPhone 11 Dibanting Jelang Lebaran 2023, Siap Kantongin Berapa?

Fungsi dari Dewan Pengawas masih diperlukan atau tidak, Abraham Samad menambahkan bahwa hal tersebut merupakan persoalan utama.

Objektivitas serta ketegasan Dewan Pengawas dalam persoalan ini, akan menjadi sangat menentukan akan fungsi dan peran Dewas.

“Kalau Dewasnya tidak memberi sanksi yang tegas, maka jangan heran setelah kasus ini akan terjadi lagi pelanggaran,” imbuh Abraham.

Lebih lanjut, Abraham Samad menambahkan bahwa akar persoalan yang terjadi di internal KPK merupakan dampak dari kurang adanya ketegasan dalam hal sanksi.

Sehingga membuat para pelaku pelanggaran sanksi tidak merasa jera dengan permasalahan yang dihadapinya.

Dampak dari perselisihan antara Brigjen Endar dengan Firli Bahuri, menurut Abraham dapat menyebabkan terganggunya proses pemberantasan korupsi.

“Dampaknya itu, pemberantasan korupsi akan terganggu dan akan mengalami penurunan,” jelas Abraham.

Namun demikian, Abraham menilai Dewan Pengawas terkesan kurang begitu optimis dan masih diselimuti keraguan terhadap peran pentingnya.

Hal tersebut dinilai usai Abraham mengadakan pertemuan langsung dan menyampaikan pesan penting kepada Dewas.

“Sebenarnya, Dewas ini kalau punya keberanian yang cukup kuat tidak perlu ada keragu-raguan sebenarnya,” ujar Abraham.

Keberanian dan ketegasan Dewan Pengawas KPK dalam persoalan yang kini berkembang akan menjadi tolok ukur tersendiri, menurut Abraham.

Dewan Pengawas memang dibutuhkan dan memiliki fungsi sebagaimana perannya, ataukah justru hanya sebatas pelengkap semata.

“Ini akan menjadi taruhan, apakah Dewas yang ada sekarang ini benar-benar yang kita harapkan, ataukah hanya pelengkap penderita,” pungkas Abraham.

Demikian pernyataan Ketua KPK Periode 2011-2015 yang dikutip Ayojakarta pada Selasa, 18 April 2023 dari akun Youtube Kompas TV. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Dewan Pengawas
# abraham samad
# korupsi
# KPK

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.