Tak Cuma Sidang Kode Etik, Pakar Pidana Kuliti Pelanggaran Hukum Achiruddin Hasibuan di Kasus Penganiayaan!

Achiruddin Hasibuan dan sang anak Aditya Hasibuan
Achiruddin Hasibuan dan sang anak Aditya Hasibuan

AYOJAKARTA.COM Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat ayahnya AKBP Achiruddin Hasibuan disorot karena tidak melakukan pembiaran ketika penganiayaan tersebut terjadi di depan matanya.

Pada saat Aditya Hasibuan ditangkap oleh Polda Sumut pada Selasa (25/4/2023), Humas Polda Sumut mengungumkan bahwa Achiruddin Hasibuan sudah dicopot dari jabatannya dan akan menjalani sidang etik.

Namun Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan menganggap bahwa sidang kode etik saja tidak cukup karena ada pelanggaran pidana yang juga dilanggar oleh Achiruddin Hasibuan.

Baca Juga: Waspada! Cuaca Panas Ekstrim Dapat Timbulkan Kerusakan Sel Kulit Hingga Kanker, Ini yang Perlu Dihindari

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube Metro TV (28/4/2023), Asep Iwan Iriawan mengungkap ada sejumlah pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Achiruddin Hasibuan.

Yang pertama adalah karena Achiruddin Hasibuan melakukan pembiaran adanya penganiayaan, kemudian ia juga dianggap terlibat dalam penganiayaan tersebut.

“Sudah jelas tidak hanya etis tapi termasuk yuridis. Pertama yuridisnya itu ada penganiayaan dan ada pembiaran ya itu jelas 304 KUHP,” kata Asep Iwan Iriawan.

Bahkan berdasarkan kabar terbaru bahwa ada dugaan Achiruddin Hasibuan melakukan jual beli komoditas tertentu yang tidak diketahui ijinnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: Pemakaman Ferdy Sambo Digelar Tepat 3 Hari Pasca Idul Fitri, Dihadiri Bharada E dan Ronny Talapessy

Menurut Asep Iwan, seharusnya proses hukum untuk Achiruddin Hasibuan tidak hanya berhenti di sidang kode etik saja.

Apalagi Achiruddin Hasibuan merupakan seorang Perwira di kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum namun berdasarkan informasi dari laporan korban penganiayaan justru Achiruddin Hasibuan memerintahkan seseorang untuk mengancam korban dan teman-temannya menggunakan senjata api.

Jika melihat dari video penganiayaan yang sudah tersebar di media sosial, Asep yakin tindakan Achiruddin Hasibuan telah melanggar pasal 304 KUHP mengenai seseorang yang sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara.

Baca Juga: Arus Balik dengan Panas Ekstrem, Ini Pengakuan Pemudik Pantura

Asep menilai bahwa ada unsur pamer kekuatan yang dilakukan oleh Achiruddin Hasibuan sebagai anggota kepolisian ketika ia memerintahkan seseorang untuk mengambil senjata laras panjang pada saat anaknya melakukan penganiayaan.

Menurut Asep, Achiruddin Hasibuan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat mengingat ia merupakan penegak hukum tapi justru melanggar hukum.

“Semua penegak hukum yang melakukan kejahatan akan diperberat. Orang yang tahu hukum itu kan mengerti paham hukum, makanya untuk orang yang ngerti hukum harus ada hukuman lebih dulu kan. Masa masyarakat suruh sadar hukum, penegak hukumnya melanggar hukum,” kata Asep.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# sidang kode etik
# Polda Sumut
# Achiruddin Hasibuan
# Aditya Hasibuan
# penegak hukum
# Asep Iwan Iriawan
# penganiayaan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.