AYOJAKARTA.COM-- Tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu (1/10/2022) kini mendapatkan sorotan berbagai media asing.
Baru-baru ini New York Times mengunggah sebuah artikel yang menyinggung tindakan aparat keamanan di stadion tersebut melemparkan gas air mata ke arah tribun stadion.
Atas kejadian tersebut telah dikonfirmasi lebih dari seratus orang meninggal dunia.
Baca Juga: Kemensos Berikan Santunan Rp15 Juta per Orang untuk Ahli Waris Korban Tragedi Kanjuruhan
Dalam artikel yang di unggah oleh New York Times dengan judul Deadly Soccer Clash in Indonesia Puts Police Tactics, and Impunity, in Spotlight yang ditulis oleh Sui-Lee Wee menyebutkan bahwa para ahli mengatakan petugas hampir tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
Dan dalam anggaran polisi yang sangat besar, dihabiskan untuk gas air mata, pentungan dan perangkat lain yang digunakan selama protes.
Selama bertahun-tahun, puluhan ribu orang Indonesia telah berhadapan dengan kepolisian yang banyak dikatakan korup, menggunakan kekerasan untuk menekan massa dan tidak bertanggung jawab kepada siapapun.
Baca Juga: 7 Hal yang Terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan hingga Menewaskan Ratusan Jiwa
Dalam artikel tersebut juga menyinggung pihak kepolisian yang menembak dan membunuh 10 orang saat pengunjuk rasa berkampanye menentang pemilihan kembali Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 silam.
Selain itu juga pada tahun berikutnya, petugas kembali memukuli ratusan orang di 15 Provinsi dengan tongkat yang kala itu para massa memprotes undang-undang baru. Dan di kota utara Ternate pada bulan April, petugas menembakkan gas air mata ke kerumunan demonstran mahasiswa yang berdemo secara damai, serta menyebabkan tiga balita sakit.
Dunia melihat sekilas taktik tersebut pada hari Sabtu (1/10/2022) ketika petugas anti huru-hara di kota Malang memukuli para suporter dengan tongkat dan perisai, serta menyemprotkan gas air mata tanpa peringatan ke arah puluhan ribu penonton yang tengah berkerumun di tribun stadion.
Baca Juga: Dokter Bedah Buka Suara Terkait Kondisi Lesti Kejora Terkini: Fatal, Bisa Kehilangan Pita Suara!
Para ahli mengatakan tragedi itu mengungkap masalah sistematik yang dihadapi oleh polisi, banyak di antaranya kurang terlatih dalam pengendalian massa dan sangat militeristik.
Dalam hampir semua kasus, para analis mengatakan bahwa mereka tidak pernah harus menjawab kesalahan langkah.
Ekonom politik dari Murdoch University di Perth, Australia Jacqui Baker menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kegagalan reformasi kepolisian Indonesia.
"Bagi saya ini benar-benar fungsi dari kegagalan reformasi kepolisian di Indonesia," ujar Baker.
Menurut Baker, selama lebih dari dua dekade, aktivis HAM dan Ombudsman pemerintah telah melakukan penyelidikan atas tindakan atas tindakan polisi Indonesia.
Laporan-laporan tersebut sering sampai ke Kepala Polisi, akan tetapi tidak banyak atau tidak berpengaruh sama sekali.
Untuk diketahui, setelah kekerasan yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) malam, banyak orang Indonesia yang terjun ke sosial media Twitter untuk menyerukan agar Kapolri dipecat.
Baca Juga: Trending! Sita Perhatian Publik, Ariel Tatum Tampil Elegan di Paris Fashion Week
Dan pada Senin (3/10/2022) hampir 16ribu orang telah menandatangani petisi yang menyerukan polisi untuk berhenti menggunakan gas air mata.
Pemerintah Indonesia nampaknya bergerak cepat untuk meredam kemarahan publik dengan menskors Kapolres Malang, dan berjanji bahwa polisi Indonesia tidak akan sekejam itu.
Menurut para analis, menerima suap adalah hal biasa, dan setiap tuduhan pelanggaran diserahkan sepenuhnya kepada pejabat tinggi untuk diselidiki.
Baca Juga: Galang Dana untuk Korban Kanjuruhan, ARMY: Kami Tidak Ada Batasan untuk Target Humanity
Namun sebagian besar kelompok Hak Asasi mengatakan bahwa mereka sepenuhnya tidak melakukannya.
Sui-Lee juga menyebutkan wakil direktur Amnesty Internasional Indonesia yakni Wirya Adiwena yang mengatakan "hampir tidak pernah ada" pengadilan atas penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan, kecuali pada tahun 2019 silam.
Dimana kala itu dua orang mahasiswa tewas ketika melakukan demonstrasi di wilayah pulau Sulawesi.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ajak Para Pejabat Berdoa untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Saat Rapat
Jajak pendapat menunjukkan penurunan tajam atas kepercayaan publik terhadap polisi, di mana turun menjadi 54,2 persen pada Agustus 2022 dari 71,6 persen pada bulan April setelah muncul laporan bahwa seorang Jendral Polisi bintang dua telah membunuh bawahannya dan menginstruksikan petugas lain untuk menutupinya.
Kurangnya akuntabilitas polisi bertepatan dengan anggaran yang membengkak di tahun ini.
Tahun ini, anggaran kepolisian nasional mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp109 triliun lebih dari dua kali lipat dari tahun 2013.
Secara pangsa, anggarannya adalah yang terbesar ketiga diantara semua kementerian di Indonesia, melebihi jumlah yang diberikan kepada kementerian pendidikan dan kesehatan.
Sebagian besar uang itu telah dihabiskan untuk gas air mata, tongkat pentungan dan masker gas.
Andi Prasetyo selaku peneliti keuangan dan kebijakan yang telah menganalisa data pengadaan pemerintah.
Selama bertahun-tahun Andi mengatakan bahwa Polri telah menghabiskan dana sekitar US$217,3 juta atau sekitar Rp331 Miliar untuk membeli helm, tameng, kendaraan taktis dan peralatan lain yang dikerahkan selama protes.
Baca Juga: Tak Mau Disalahkan atas Tragedi Kanjuruhan, Anggota Polisi Ini Kembali Serang: Balikin Nyawa Adikku!
Penggunaan gas air mata yang lazim oleh polisi telah melampaui geografi.
Saat menghadapi massa, petugas dari Jakarta hingga Kalimantan secara konsisten menggunakan bahan kimia untuk melumpuhkan pengunjuk rasa.
Sebelumnya pada tahun 2017 anggaran munisi gas air mata sempat turun, namun kemudian melonjak kembali pada tahun 2020 menjadi US$14,8 juta atau sekitar Rp225,6 miliar.
Baca Juga: Netizen soal Tragedi Kanjuruhan: Belum Ada Satupun yang Berani Katakan 'Saya Bertanggung Jawab'
Diketahui tahun tersebut polisi mengerahkan gas air mata ke arah kerumunan yang tengah memprotes perihal Virus Corona, serta digunakan kembali untuk membubarkan demonstran yang menentang undang-undang baru yang memangkas perlindungan bagi lingkungan pekerja.
Amnesty Internasional Indonesia mengatakan telah mendokumentasikan setidaknya 411 korban kekerasan polisi yang berlebihan di 15 provinsi selama demonstrasi tersebut.
Sana Jeffery, direktur dari Institute for Policy Analysis of Conflict mengatakan bahwa hal tersebut sekarang sudah menjadi pola.
Jeffery mengatakan bahwa anggaran polisi selama bertahun-tahun telah dialokasikan untuk menangani banyak demonstrasi baru-baru ini.
Akan tetapi hal-hal penting dan pekerjaan akar rumput sehari-hari polisi telah diabaikan.
Pada bulan Januari 2022, Polri menghabiskan dana hampir sekitar US$3,3 juta atau sekitar Rp50,3 miliar untuk membeli pentungan khusus untuk petugas di Provinsi Jawa Timur, menurut Andi Prasetyo.
Hal tersebut untuk mengantisipasi kekerasan dalam pertandingan sepak bola.
Banyak polisi yang mengenakan pakaian khusus dengan bersenjatakan tongkat, dan beberapa tim tiba di stadion dengan pengangkut personel lapis baja.
Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan, Berikut Sanksi FIFA yang Kemungkinan Bisa Terjadi Menurut Netizen
Namun para ahli mengatakan mereka terkejut dengan tanggapan polisi di stadion pada hari Sabtu (1/10/2022), mengingat kekerasan sepak bola biasa terjadi di Indonesia.
Dengan seringnya perkelahian antar suporter klub yang memiliki rivalitas, polisi mengatakan harus memiliki pedoman untuk setiap kerusuhan.***
Share this article
Tragedi Kanjuruhan menyita publik tanah air dan luar negeri, bahkan media asing terus memberitakannya, termasuk menyoroti anggaran polisi