Disidang Pembunuhan Brigadir J Kejagung Optimis Bisa Buktikan Pasal 340, Ferdy Sambo Dihukum Mati?

Melalui Proses Panjang, Kejagung Optimis Bisa Buktikan Pasal 340, Ferdy Sambo akan Dihukum Mati?
Melalui Proses Panjang, Kejagung Optimis Bisa Buktikan Pasal 340, Ferdy Sambo akan Dihukum Mati?

AYOJAKARTA.COM - Kasus pembunuhan Brigadir J saat ini tengah memasuki babak baru.

Diketahui kelima tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Ferdy Sambo cs telah resmi diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (5/10/2022).

Untuk pertama kalinya, kelima tersangka pembunuhan Brigadir J diperlihat ke hadapan publik di kantor Kejagung.

Baca Juga: Viral Video Jokowi Tak Salami Kapolri Listyo Sigit di HUT TNI, Mangkel Kasus Ferdy Sambo Belum Tuntas?

Hal ini menandakan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J telah siap disidangkan.

Ferdy Sambo sendiri bisa dibilang adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini.

Atas perbuatannya, Ferdy Sambo kini terancam hukuman mati.

Baca Juga: Ferdy Sambo Minta Maaf Pada Keluarga Brigadir J: Istri Saya Tidak Bersalah

Ferdy Sambo bersama empat tersangka lainnya terancam Pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube Metrotvnews dalam acara Hotroom berjudul "MENUJU SIDANG SAMBO" Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana berbicara mengenai hukuman yang akan diterima oleh Ferdy Sambo cs.

Sebagai host acara Hotroom, pengacara kondang Hotman Paris awalnya bertanya kapan sidang Ferdy Sambo akan digelar dan bersifat terbuka atau tertutup.

Baca Juga: Ferdy Sambo Minta Maaf, Pengamat: Dia Masih Dengan Keyakinan Bahwa Pembunuhannya yang Dilakukan Sudah Benar

"3 hari atau 7 hari sudah keluar, dua minggu lagi sudah on," jawab Ketut Sumedana.

Ketut Sumedana kemudian mengatakan bahwa sidang ini bisa ada dua kemungkinan yaitu bisa terbuka dan bisa tertutup sebab ada dugaan tindak asusila di dalamnya.

"Itu dua kemungkinan, kalau lihat dari kasus pembunuhannya bisa terbuka, tapi ada tindak asusila disana mungkin saat-saat konten asusila diperiksa dipersidangan itu mungkin bisa tertutup," ucapnya.

Baca Juga: Ferdy Sambo Keluarkan Senjata Terakhir untuk Bela Dirinya: Tetap Yakin Tak Bersalah Bunuh Brigadir J

Hotman Paris pun penasaran mengenai pasal yang dituduhkan kepada Ferdy Sambo cs dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini.

"Kesatu premiernya adalah 340 subsider nya adalah 338 dan ada pasal tentang IT, obstruction of justice, ditambah lagi dengan subsidernya pasal KUHP, Pasal 221," Ketut Sumedana menjelaskan.

Lantas apakah pasal tersebut akan disangkakan kepada semua terdakwa?

Baca Juga: Tak Terima Dihina di Media, Ferdy Sambo Buka Liarnya Brigadir J dan Putri Candrawathi di Magelang

"Jadi ada 12 berkas perkara 11 tersangka yang kena perkara 340 dan 338 itu ada 5 FS dan kawan-kawan, kemudian 7 itu kena obstruction of justice," terang Ketut.

Tak berhenti sampai disitu, Hotman Paris sebagai orang yang sangat mengerti tentang hukum menanyakan hal apa yang membuat kejaksaan optimis bisa membuktikan pasal 340 tersebut.

"Kalau saya sangat optimis, karena secara teori 340, kalau 338 mungkin ada 55 dan 56 udah terbukti, ada pasal-pasal yang tadi ada 55 ayat 1 KUHP ada Pasal 56 bahkan ada pasal 53 berbarengan dalam satu tindak pidana," kata Ketut.

Baca Juga: Ferdy Sambo Ucap Permohonan Maaf pada Keluarga Brigadir J, Warganet Justru Sibuk Urus Masker Putri Candrawathi

Selain itu, Ketut menjelakan bahwa pemeriksaan kasus ini membutuhkan proses yang panjang.

Proses panjang itu berangkat dari Magelang hingga Jakarta.

"Proses jeda waktu inilah yang membuat kita meyakini bahwa 340 nya ada disana," kelakarnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# pembunuhan Brigadir J
# Ketut Sumedana
# Ferdy Sambo
# Hotman Paris
# Kejaksaan
# Kejagung

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).