Simak Formasi CPNS 2023 untuk Lulusan SMA atau SLTA Sederajat, Tanpa Syarat Tinggi Badan!

Ilustrasi formasi CPNS 2023 untuk lulusan SMA dan persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan.
Ilustrasi formasi CPNS 2023 untuk lulusan SMA dan persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan.

AYOJAKARTA.COM – Simak formasi CPNS 2023 untuk lulusan SMA sederajat, jadwal pendaftaran, serta dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di SSCASN.

Pendaftaran formasi CPNS 2023 menjadi tanda tanya bagi sebagian besar orang, khususnya berkaitan dengan jadwal dan syarat yang diperlukan bagi pelamar lulusan SMA atau SLTA sederajat.

Pada tahun 2022, diketahui bahwa seleksi CPNS tidak dilaksanakan atau ditiadakan berkaitan dengan fokus negara pada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Pengadaan CPNS tahun ini hanya dilakukan dengan mengambil dari lulusan sekolah kedinasan dengan ikatan dinas yang memang sudah ditetapkan akan diangkat menjadi PNS sejak mereka masih menempuh pendidikan.

Sehubungan dengan hal itu, penerimaan peserta didik baru sekolah kedinasan dengan ikatan dinas secara tidak langsung juga termasuk ke dalam program pengadaan CPNS di tahun 2023.

Namun, sebenarnya pengadaan CPNS untuk lulusan SMA atau SLTA sederajat tidak hanya dilakukan melalui pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru pada sekolah kedinasan dengan ikatan dinas.

Pendaftaran sebagai mahasiswa ikatan dinas cukup berat bagi sebagian orang, khususnya karena ada persyaratan tertentu berkaitan dengan latar belakang jurusan atau tinggi badan yang menghalangi.

Ada formasi CPNS yang sebenarnya memang dibuka secara langsung bagi para lulusan SMA atau SLTA sederajat yang ingin bekerja sebagai ASN secara langsung tanpa harus melalui pendidikan ikatan dinas.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa formasi CPNS yang bisa dilamar oleh lulusan SMA atau SLTA sederajat tanpa memperhatikan latar belakang jurusan pendidikan maupun tinggi badan.

Kementerian Perhubungan

1. Aviation Security

Syarat: SLTA sederajat + sertifikat bahasa inggris atau komputer

2. Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbang dan Pemadam Kebakaran

Syarat: SLTA sederajat + sertifikat bahasa inggris atau komputer

3. Teknisi Sarana dan Prasarana

Syarat: SLTA sederajat + sertifikat bahasa inggris atau komputer

Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronika

Syarat: SLTA sederajat

Kementerian Hukum dan HAM

1. Penjaga Tahanan

Syarat: SLTA sederajat

2. Pemeriksa Keimigrasian

Syarat: SLTA sederajat

Kejaksaan

1. Pengawal Tahanan

Syarat: SLTA sederajat + sertifikat beladiri + sertifikat komputer + SIM A + SIM C

2. Pengadministrasi Penanganan Perkara

Syarat: SLTA sederajat + sertifikat komputer + SIM A + SIM C

Kementerian Pertahanan

1. Kataloger

Syarat: SLTA sederajat

Badan SAR Nasional

1. Rescuer

Syarat: SLTA sederajat + sertifikat renang/ selam/ pelatihan SAR

Badan Keamanan Laut

1. Kelasi

Syarat: SLTA sederajat + BST

2. Kerani

Syarat: SLTA sederajat + BST

3. Pranata Kebersihan Kapal

Syarat: SLTA sederajat + BST

Itulah informasi berkaitan dengan formasi CPNS untuk lulusan SMA atau SLTA sederajat yang mungkin akan dibuka pada tahun 2023.

Sementara itu, dikutip AyoJakarta.com dari AyoBandung.com, ada beberapa informasi yang diketahui berkaitan dengan pengadaan CPNS tahun 2023.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur (Kemenpan-RB) Aba Subagja mengungkapkan pendaftaran CPNS 2023 akan segera dilaksanakan tahun depan.

Aba Subagja menjelaskan bahwa ada beberapa formasi CPNS 2023 yang dibuka untuk umum pada pendaftaran CPNS 2023, antara lain adalah hakim, jaksa, agen, serta tenaga-tenaga pemerintah lainnya.

Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan formasi CPNS 2023 yang ditunggu-tunggu banyak orang tersebut.

Di sisi lain, ada informasi yang diketahui dari CPNS 2023 berkaitan dengan sistem baru yang digunakan.

Aba Subagja menjelaskan bahwa ada 2 poin dalam sistem baru pendaftaran CPNS 2023 yang akan diterapkan.

Pertama, sistem baru dari seleksi CPNS 2023 bersifat fleksibel, memiliki arti bahwa setiap instansi berhak dan bisa melakukan pengadaan dan pendaftaran CPNS 2023 sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, pada pendataan pegawai non-ASN di tahun 2022, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengangkatan PNS atau CPNS secara langsung di tahun 2023.

Mungkin hanya ini informasi yang dapat kami berikan berkaitan dengan formasi CPNS 2023 untuk lulusan SLTA sederajat, serta syarat yang diperlukan untuk mendaftar.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan pantau situs resmi dan akun media sosial kementerian terkait yang membuka lowongan CPNS 2023 atau bisa juga mengunjungi laman BKN.***

 
Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# formasi CPNS 2023
# CPNS 2023
# lulusan SMA sederajat
# SSCASN

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.