Masa Penahanan Sambo CS Akan Berakhir, Warganet Khawatir Pelaku Bebas dari Hukum? Ini Kata Pakar Hukum Pidana

Masa penahanan terdakwa Ferdy Sambo CS akan berakhir, bagaimana nasibnya nanti (Foto: Istimewa)
Masa penahanan terdakwa Ferdy Sambo CS akan berakhir, bagaimana nasibnya nanti (Foto: Istimewa)

AYOJAKARTA.COM-- Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah berlangsung cukup lama sejak sidang perdananya di 17 Oktober 2022 yang lalu.

Persidangan pun hingga kini terus berjalan, memasuki babak pemeriksaan saksi di awal tahun 2023.

Sedangkan puluhan saksi juga sudah dihadirkan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga para penasihat hukum.

Baca Juga: Perintah ke Richard Eliezer untuk Eksekusi Yosua Masih Abu-abu, Susno Duadji Tegas Yakini Ferdy Sambo Otaknya

Sampai akhirnya persidangan Ferdy Sambo pun terus berjalan hingga mendekati 90 hari sejak dia ditahan oleh pihak kejaksaan.

Akankah masa penahanan Ferdy Sambo habis pada minggu depan 9 Januari 2023? dan dapatkah hakim menambah masa penahanan tersebut? simak penjelasanya berikut ini oleh Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Irawan.

Dilansir Ayojakarta.com dari kanal Youtube Metro TV, Senin (02/01/2023), Asep Iwan Irawan pun mengungkapkan untuk berhati-hati dalam menghitung masa penahanan Ferdy Sambo dalam kasus ini.

Baca Juga: 5 Link Live Streaming Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2022 yang Dapat Dipilih, Tanding 19.30 WIB Malam Ini

"Jadi begini penyidik, penuntut, hakim dan pengadilan tinggi baik PN bersama MA isinya 400 hari, Nah sekarang tinggal di hitung apakah perpanjangan ini oleh PN oleh hakim 30 hari kemudian ketua pengadilan 60 hari sudah habis belum? nah nampaknya belum," kata Asep.

"Perpanjangan yang sekarang ini tiga bulan sudah habis belum, kalau belum ya nanti hakim bisa perpanjangan. Tapi sekali lagi kalau nanti udah mau putusan, biasanya kalau mau putusan hakim menjatuhkan seminggu sebelum berakhirnya masa tahanan," tambahnya.

Asep pun menjelaskan bahwa perhitungan perpanjangan oleh PN, MA tersebut tersebut adalah 30 hari, sedangkan Ketua Pengadilan 60 hari, yang mana menurutnya masa penahanannya itu belum habis.

Baca Juga: Catat! Deretan Film Indonesia yang Bakal Tayang di Bioskop Awal Tahun 2023 Ini, Jangan Sampai Terlewatkan!

"Kewenangan hakim mulai menghitung itu ketika ditangan dia, maka dia berwenangkah 30 hari, nah selama 30 hari pemeriksaan dia 60 hari. Jadi jangan dihitung ngitungnya dari awal," tegas Asep.

Lebih lanjut, Asep pun kemudian menjelaskan masing-masing kewenangan penahanan dari instansi penegak hukum di Indonesia.

"Misalnya di polisi kewenangannya kan 20 hari ditambah 40 hari jadi 60 hari tuh, kemudian di jaksa 20 hari sama 30 hari jadi 50 hari. Nah di pengadilan harus dihitungnya mulai ketika menangani itu kewenangan dia adalah 30 hari, nah itu selesai majelis minta perpanjangan ketua pengadilan 60 hari," kata Asep.

Baca Juga: Menanggapi Persidangan Ferdy Sambo, Jubir Komisi Yudisial : Kasus Pembunuhan Bukan Telenovela!

Oleh karenanya, meski terbilang proses sidang kasus Ferdy Sambo ini panjang, Namun sejatinya masa penahanannya juga masih panjang.

Asep pun mengajak untuk menghitung masa penahanan Sambo sejak kejaksaan melimpahkan kasus pembunuhan Yosua.

"Dihitung saja kita mulai sidang tanggal berapa, kemudian sampai sekarang tanggal berapa dihitung saja. Apakah ini sudah tiga bulan atau belum," kata Asep.

Baca Juga: Biaya Kuliah Pendidikan Dokter Trisha Eungelica Sambo Capai Rp600 Juta, Harta Kekayaan Sang Ayah Dipertanyakan

Kendati demikian, Asep tetap mengingatkan untuk menghitung dengan hati-hati, sebab tanggal penetapan persisnya penahanan Ferdy Sambo itu tidak diketahui secara persis.

"Nanti kita lihat apakah majelis menetapkan 90 hari atau tidak, saya kira harus dilihat tanggalnya, kita kan gak tau tanggal penetapan persisnya," tegas Asep.***

 
Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bebas dari hukum
# berakhir
# masa penahanan
# Ferdy Sambo Cs
# Asep Iwan Irawan
# Pakar Hukum Pidana
# warganet

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.