Soal Nasib Karier Bharada Eliezer Di Polri Usai Divonis 1,5 Tahun Penjara, Akankah di PTDH?

Soal Nasib Karier Bharada Eliezer Di Polri Usai Divonis 1,5 Tahun Penjara, Akankah di PTDH?   Terima Kasih
Soal Nasib Karier Bharada Eliezer Di Polri Usai Divonis 1,5 Tahun Penjara, Akankah di PTDH? Terima Kasih

AYOJAKARTA.COM- Polri tanggapi soal vonis 1,5 tahun yang dijatuhkan kepada Bharada Richard Eliezer alias (Bharada E).

Menurut penuturan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari Divisi Propam Polri terkait kejelasan nasib karier Bharada Richard Eliezer, usai putusan hakim dijatuhkan pada Rabu, 15 Februari 2023.

Dia menjelaskan bahwasanya terkait nasib daripada karier Eliezer ini akan diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi yang akan digelar oleh Polri. Adapun keputusannya Dedi menjelaskan bahwa hal itu akan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

Baca Juga: Terkuak! Kamaruddin Simanjuntak Beberkan Informasi dari Intel Soal Dugaan Motif Pembunuhan Brigadir J

"Mengacu kepada PP 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dan juga Parpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik Polri dan Komisi Kode etik," kata Irjen Dedi Prasetyo, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (16/2/2023).

Selain itu, Dedi juga menyampaikan bahwasanya vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijatuhkan kepada Bharada Eliezer ini, akan menjadi pertimbangan dari hakim komisi kode etik ketika nanti mengambil keputusan.

"Keputusan ini merupakan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari hakim komisi kode etik katika nanti akan mengambil suatu keputusan," kata dia.

Untuk diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksel telah memutuskan bahwa terdakwa Eliezer ini sebagai Justice Collaborator.

Baca Juga: Terharu! Ronny Talapessy Bongkar Ucapan Pertama Kali dari Richard Eliezer Usai Vonis: Dia Peluk dan Bilang...

Selain itu, Dedi juga mengatakan dalam sidang KKEP nanti juga akan mempertimbangakn terkait saran dan masukan dari saksi ahli serta mempertimbangkan suara dari masyarakat.

"Tentunya dari Hakim Komisi nanti akan mendengarkan saran masukan dari saksi ahli dan juga menjadi suara masyarakat," ujarnya.

Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Kapolri yang meminta pada anggota sidang komisi kode etik untuk mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat agar dapat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat.

Kendati begitu, Dedi tidak bisa menentukan dan memprediksi seberapa besar kemungkinan Bharada Eliezer dapat kembali melanjutkan kariernya sebagai bagian dari Polri.

Baca Juga: Irma Hutabarat Rekam Suasana Ricuh Setelah Sidang Vonis Richard Eliezer hingga Humas PN Jaksel Buka Suara!

"Saya tidak berani mendahului keputusan karena ini merupakan keputusan kolektif yang nantinya akan diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi," kata dia.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa sidang KKEP terhadap Bharada Richard Eliezer itu sudah dijadwalkan segera, namun kapan dan waktunya belum bisa diumumkan kepada publik secara pasti.

"Memang sudah dijadwalkan Insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama akan digelar, karena apabila sudah ada jadwal sidang dan hasilnya tentunya akan saya sampaikan kepada teman-teman media," paparnya.

Baca Juga: Terharu! Ronny Talapessy Bongkar Ucapan Pertama Kali dari Richard Eliezer Usai Vonis: Dia Peluk dan Bilang...

Sebagai informasi, Bharada Richard Eliezer adalah salah satu terdakwa yang telah divonis oleh majelis hakim karena terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.

Dalam vonisnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi hukuman kepada Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.***)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kasus Pembunuhan Brigadir J
# Richard Eliezer
# Bharada E
# Polri

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).