Batal Menerima KJP Plus karena Kepemilikan NJOP 1M? Ini Solusinya Agar Kembali Menjadi Penerima di Tahun 2025

Status penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 batal meski tak punya kendaraan roda empat alias mobil dan tak tercantum memiliki NJOP 1M.
Status penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 batal meski tak punya kendaraan roda empat alias mobil dan tak tercantum memiliki NJOP 1M.

AYOJAKARTA.COM -- Tidak memiliki kendaraan roda empat alias mobil dan bahkan bukan tidak tercantum memiliki NJOP 1M namun status penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 dibatalkan?

Pertanyaan ini terus menyelimuti para peserta didik yang batal menerima bantuan Pendidikan dari pemprov DKI Jakarta Tahun ini.

Namun jangan khawatir, para peserta didik dapat melakukan hal di bawah ini agar tercatat kembali menjadi penerima KJP Plus kembali di Tahun 2025 nanti.

Baca Juga: Ingin Kembali Jadi Penerima KJP Plus Periode Januari 2025? Penuhi Syarat dan Langkah Berikut

Diketahui pembatalan status penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 yang karena status kepemilikan NJOP 1M atau Milyar ini memang banyak dialami oleh para peserta didik penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024.

Namun dilansir dari akun youtube EKA NUR ARIPIN, status penerima KJP Plus ini dibatalkan karena adanya kepemilikan NJOP 1M ataupun kepemilikan roda empat atau mobil dapat melaporkan langsung ke BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) DKI Jakarta.

Yang di mana akan diproses dan dilanjutkan ke Disdik DKI Jakarta dengan status dibatalkan jika memang tidak termasuk golongan yang memiliki NJOP 1M ataupun kendaraan roda empat atau mobil.

Baca Juga: Warga Jakarta Wajib Tau! Berikut Ini Lokasi Posko Pelayanan KJP Plus dan KJMU

Karena data data penerima KJP Plus ini dihimpun dari beberapa instansi seperti Dukcapil, PPATK, BAPENDA, Dinsos dan nantinya akan dikumpulkan atau terverifikasi oleh Disdik DKI Jakarta.

Peserta didik yang dibatalkan menerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 dapat melakukan verifikasi data ulang di tahap berikutnya agar dapat kembali menjadi penerima KJP Plus.

NJOP 1M ini merupakan nilai jual objek pajak yang menjadi salah satu variabel yang akan ada pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) maka NJOP di atas 1M ini memiliki nilai perpajakan yang tinggi seperti kepemilikan rumah mewan, bangunan atau properti dan lainnya.

Baca Juga: Cara Aktivasi KJP Plus yang Dibatalkan, Peserta Bisa Lakukan 3 Langkah Ini

Sehingga para peserta didik yang terindikasi atau diduga memiliki NJOP 1M atau lebih dan mengakibatkan gagal menjadi penerima KJP Plus, maka diharapkan dapat melakukan pelaporan dan verifikasi ulang.

Sebagai informasi ada 3 syarat mutlak yang wajib para peserta didik penuhi untuk menerima dana bantuan KJP Plus di Tahun 2025 adalah

· Para peserta didik yang menerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 ini telah terdaftar dan aktif di satuan Pendidikan di wilayah DKI Jakarta

· Para peserta didik yang menerima merupakan siswa dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada DTKS Daerah dan atau data lainnya yang telah disetujui oleh Gubernur

· Para peserta didik yang menerima berdomisili di wilayah DKI Jakarta dengan dibuktikan oleh KK atau kartu keluarga ataupun surat keterangan lain dari dukcapil setempat.

Baca Juga: Cara Mudah Siswa Mengaktifkan KJP Plus yang Dicabut!  Pasti Cair di Januari 2025, Hanya Siapkan Ini

Maka dari syarat di atas, telah diketahui status kepemilikan NJOP 1M sudah dipastikan tidak akan menerima KJP Plus di Tahun depan.

Oleh sebab itu, para peserta didik wajib mengetahui syarat menjadi penerima KJP Plus agar dapat menerima KJP Plus di TAHUN 2025 mendatang tanpa harus dibatalkan dengan alasan status kepemilikan NJOP.

Demikian cara mengatasi mengubah status kepemilikan NJOP 1M agar dapat menjadi penerima KJP Plus kembali di Tahun 2025.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# NJOP 1M
# roda empat
# Batal
# kjp plus

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.