Pasca KJP Plus Dicabut Diaktifkan Lagi! Ada Sekitar 105 Ribu Siswa di DKI Jakarta Dapat Kado Istimewa

Ada kabar yang membahagiakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal tahun 2025 ini terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus.
Ada kabar yang membahagiakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal tahun 2025 ini terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus.

AYOJAKARTA.COM -- Ada kabar yang membahagiakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal tahun 2025 ini terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus.

Setelah melewati proses diskusi dan juga koordinasi antara Komisi E DPRD serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah disepakati bahwa KJP Plus akan diaktifkan kembali.

KJP Plus ini diaktifkan kembali bagi siswa yang sebelumnya sudah dicabut status penerimaannya.

Baca Juga: KJP Plus Tahap 1 Tahun 2025, Simak Syarat, Cara Daftar, dan Verifikasi

Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Taufik, telah memastikan bahwa ada sekitar 105.255 siswa telah dicabut status KJP Plus berdasarkan data dan verifikasi tahap II tahun 2024 akan diaktifkan kembali.

Pemulihan status tersebut akan dilakukan pada awal Januari 2025 ini.

Keputusan tersebut diambil untuk memastikan seluruh warga Jakarta yang berhak dapat akses pendidikan yang layak bisa menerima manfaat dari program KJP Plus.

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah berusaha keras untuk kembalikan hak warga yang KJP Plus nya dicabut.

Baca Juga: KJP Plus Januari 2025 Sudah Cair ke Rekening, Penerima Baru Belum Bisa Cairkan Sebelum Lakukan Ini

Pemulihan ini akan dilaksanakan pada tahap I tahun 2025 dan diharapkan pencairan dana KJP Plus akan dijalankan paling lambat pada akhir Januari 2025.

Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, memberikan apresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan respon keluhan warga tentang pencairan KJP Plus.

Ia memastikan bahwa warga yang KJP Plus nya telah dicabut pada tahap II tahun 2024 masih akan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Baca Juga: KJP Plus Tahap 2 2024 Cair! Ada 523 Ribu Siswa DKI Jakarta Akan Terima Bantuan

Klarifikasi ini juga ditujukan bagi masyarakat yang terindikasi punya kendaraan roda empat atau aset lain yang melampaui dari ketentuan program KJP Plus.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menambahkan bahwa masyarakat yang merasa tidak mempunyai aset yang menyebabkan pemblokiran KJP Plus bisa segera melaksanakan proses klarifikasi dan perbaikan data.

Momentum ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Jakarta untuk memperbaiki data yang salah.

Klarifikasi bisa dilaksanakan melalui SKPD terkait, seperti Samsat atau Dinas Pajak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk memastikan bahwa penyaluran program KJP Plus tepat sasaran serta bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Baca Juga: Hore! 523.622 Peserta Didik Sudah Cair KJP Plus Tahap 2, Begini Besaran Nominalnya

Proses klarifikasi dan verifikasi data akan dilaksanakan dengan teliti untuk memastikan bahwa hanya yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan KJP Plus.

Diharapkan program KJP Plus ini bisa terus berjalan dan memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# diaktifkan
# Kartu Jakarta Pintar
# kjp plus
# Dicabut

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.