Jelang MPLS, Kemendikdasmen Buat Aturan Resmi 'MPLS Ramah' 2025: Aturan Pakaian Klik di Sini...

Ilustrasi. Jelang Masa Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan (MPLS) tahun 2025/2026, ini informasi terntang aturan pakaian yang resmi
Ilustrasi. Jelang Masa Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan (MPLS) tahun 2025/2026, ini informasi terntang aturan pakaian yang resmi

AYOJAKARTA.COM - Jelang Masa Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan (MPLS) tahun 2025/2026, ini informasi terntang aturan pakaian yang resmi berasal dari Kementerianppendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kemendikdasmen diketahui mengeluarkan aturan terbaru mengenai penggunaan pakaian untuk  MPLS 2025/2026.

Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber, Rusprita Putri selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen menyebutkan bahwa siswa bisa menggunakan seragam dari pakaian jenjang sebelumnya ketika masuk sekolah nanti.

"menganjurkan penggunaan pakaian jenjang sebelumnya atau alternatif lain," ujarnya. 

Baca Juga: Terakhir! Batas Akhir Pencairan Bansos Rp400 Ribu di PT Pos Indonesia: Ambil Bantuan Sebelum Tanggal Ini

Lebih lanjut Rusprita menyebutkan, sesungguhnya tidak aturan yang wajib untuk penggunaan pakaian ketika masuk ajaran baru, yang terpenting ialah tidak memberatkan orang tua murid baru.

Sebagai informasi untuk tahun ini MPLS memiliki tema 'MPLS Ramah'.

Kegianan MPLS ini biasanya dilakukan di minggu pertama ketika masuk sekolah ajaran baru.

Tema untuk tahun ini ialah MPLS Ramah 2025, yang hadir untuk menciptakan lingkungan sekolah nyaman dan aman.

Ditahun sebelumnya MPLS dilakukan dalam kurun waktu 3 hari, namun untuk tahun ini MPLS Ramah 2025 akan dilakukan selama 5 hari.

Mengapa demikian? 

Di tahun ini, siswa akan diberikan materi tambahan untuk menguatkan karakter dan pengenalan sekolah secara rinci.

Baca Juga: Penting! 3 Berkas Wajib untuk Ambil Bansos Beras 20 Kg di Kantor Pos, Jangan Sampai Lupa

Aturan MPLS Ramah 2025

1. Cara Berpakaian

Untuk MPLS Ramah 2025, siswa baru tak perlu khawatir karena Kemendikdasmen menyebutkan bahwa siswa baru bisa menggunakan seragam atau pakaian olahraga dari jenjang sebelumnya.

Pakaian bebas pun dibolehkan asal sopan, sehingga wali/orang tua tidak harus membeli baju baru dan memberatkan.

2. Tidak Boleh Perpeloncoan

Mengambil konsep aman dan ramah tentu, MPLS Ramah 2025 harus jauh dari tindak perpoloncoan yang dahulu sempat ramai di lingkungan ajaran baru.

Segala bentuk tindakan yang tidak mendidik tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah.

3. Murid Baru Mendapat Pembelajaran Edukatif

Salah satu hal penting dari MPLS Rmah adalah memberikan informasi seputar lingkungan sekolah yang bisa membuat siswa baru beradaptasi lebih cepat.

Tugas yang diberikan pun harus memiliki nilai edukasi dan relevan dengan pengenalan sekolah.

Baca Juga: Top 30 Peringkat Brand Reputasi Kategori Aktor Drama, Squid Game 3 Buat Lee Jung Jae Rajai Puncak!

4. Kegiatan MPLS Harus dalam Pengawasan Guru

Segala bentuk kegiatan harus dalam pengawasan guru, jika dilakukan di luar sekolah harus mendapatkan izin dari wali/ orang tua murid.

5. Tidak Ada Atribut Todak Relevan

Memberikan tugas untuk membawa alat-alat yang tidak relevan dan tidak edukatis untuk pengenalan sekolah dilarang dalam MPLS Ramah 2025.

Contohnya, seperti membawa tas karung, aksesoris kepala hingga membuat papan nama yang rumit.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# MPLS Ramah
# Pakaian
# Aturan
# 2025
# MPLS

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.