Banyak Dikritik, Bakom RI Buka Suara Soal Penunjukan Komisaris BUMN: Strategi Pemerintah dan Perspektif Baru

AYOJAKARTA.COM – Penunjukan sejumlah nama untuk mengisi kursi komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan hangat.

Sejumlah pihak menilai beberapa nama yang terpilih dianggap tidak cocok atau tidak memiliki latar belakang yang sejalan dengan lini bisnis perusahaan pelat merah tersebut.

Sebut saja Ginka Febriyanti (mantan relawan Prabowo-Gibran) yang berusia 27 tahun memiliki jabatan Komisaris PT Pertamina Retail dan Mufli Budi Ananda (mantan asisten Pribadi Raffi Ahmad) diketahui kini menjabat sebagai Komisaris PT Krakatau Steel.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, akhirnya buka suara.

Ia menjelaskan bahwa pemilihan komisaris dengan latar belakang yang beragam justru merupakan langkah strategis pemerintah.

Baca JugaSempat Disanksi Tahun Lalu, KLH Bakal Usut Tuntas Penyebab Kebakaran TPA Jatiwaringin!Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memastikan akan melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab kebakaran hebat yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.

Qodari menyebutkan bahwa keberagaman latar belakang komisaris ditujukan untuk membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda pemerintah.

Menurutnya, orang yang datang dari luar inti bisnis perusahaan dapat memberikan alternatif solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.

Ia pun mencontohkan pengalamannya sendiri saat pernah menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi.

Meski tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut, ia merasa tetap bisa berperan penting dalam memberikan sudut pandang alternatif bagi perusahaan.

"Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujar Qodari pada Minggu, 5 Juli 2026.

Baca JugaWNA Kembali 'Camping' di Trotoar UNHCR Jaksel, Pramono Anung: Kami akan Segera Tertibkan!tepat di belakang kantor Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR), sejumlah WNA tampak menggelar tikar di pinggir jalan dan trotoar pada Minggu, 5 Juli 2026.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pemilihan komisaris adalah hal yang normal dan lumrah dilakukan, tidak hanya di BUMN tetapi juga di korporasi swasta.

Fungsi utama komisaris adalah menjalankan pengawasan serta memberikan ide dan gagasan kepada jajaran direksi untuk mengelola perusahaan.

Menurutnya, siapapun bisa menduduki jabatan tersebut asalkan memiliki dua modal dasar yang kuat.

"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tutur Qodari.***