Asyik, Ini Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2024! Jangan sampai Ketnggalan

Illustrasi. menjawab pertanyaan jadwal penyaluran bansos
Illustrasi. menjawab pertanyaan jadwal penyaluran bansos

AYOJAKARTA.COM - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) akan memulai persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Bansos yang akan diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan ini akan disalurkan melalui kartu KKS dan PT POS Indonesia, banyak warga menanyakan kapan jadwal penyaluran bansos.

Baca Juga: ASYIK! Pemilik KIS dengan Kriteria Ini Dapat Bansos Rp 600 Ribu, Kamu Termasuk Penerima?

Dikutip dari kanal Youtube Diary Bansos, tidak semua penerima bantuan pada bulan Mei dan Juni yang lalu akan serta merta menerimanya kembali pada bulan tahap ini.

Hal ini disebabkan oleh upaya Kemensos yang terus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulannya.

Verifikasi data melibatkan proses berjenjang mulai dari tingkat lingkungan (RT/RW) hingga pertemuan desa atau kelurahan, dan terakhir, persetujuan oleh pimpinan setempat.

Pemutakhiran DTKS didukung oleh berbagai instansi pemerintah, antara lain Bapenas, KPK, BPK, dan lainnya, untuk memastikan keakuratan data dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Baca Juga: SELAMAT! Bagi Pemegang KIS BPJS Kriteria Ini, Siap-siap Dapat Bansos Juli-September 2024, Cek Infonya di Sini!

Proses yang ketat ini mencakup pemeriksaan silang data mengenai kewarganegaraan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, penggunaan listrik, dan kesehatan, serta faktor-faktor lainnya.

Untuk memastikan transparansi dan akurasi, Kementerian Sosial menyediakan mekanisme bagi penerima untuk menguji data melalui aplikasi Cek Bansos, yang memiliki lebih dari 2,7 juta pengguna.

Bantuan khusus, seperti pembagian beras 10 kg, dikelola oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan bukan Kementerian Sosial.

Bantuan ini menggunakan data yang berbeda-beda, misalnya data P3KI atau Kemiskinan Ekstrem untuk pendistribusiannya.

Baca Juga: Alhamdulillah, 3 BLT Ini Cair di Akhir Juni dan Akhirnya Bansos Jenis Ini Cair untuk 194.067 KPM

Proses pemutakhiran data bulan Juni 2024 akan berakhir pada tanggal 25 hingga 29 Juni dan hasilnya dikumpulkan pada tanggal 1 Juli.

Pemutakhiran data ini akan menentukan penerima bantuan PKH dan BPNT 2024 periode mendatang.

Keluarga dengan penggunaan listrik di atas 900 VA juga dapat melihat perubahan kelayakannya dalam lingkup PKH.

Bantuan yang saat ini disalurkan antara lain bantuan pendidikan PIP dan pendistribusian beras 10 kg tahap keenam yang diharapkan selesai pada akhir Juli 2024.

Baca Juga: 3 Bansos Ini Akan Terus Dicairkan hingga Akhir Juni 2024! 2 Bansos Rp1,8 Juta dan 1 Bansos Khusus Wilayah DKI Jakarta

Selanjutnya kapan jadwal penyaluran bansos yang dimaksud, ternyata durasinya meliputi bulan Juli, Agustus, dan September.

Jadi, warga mulai 1 Juli sudah bisa menerima PKH dan BPBT 2024 untuk periode Juli dan Agustus.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH dan BPNT 2024
# jadwal penyaluran bansos
# Kemensos

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.