KABAR GEMBIRA! KJP Plus Tahap 1 2024 Dibuka Tanggal Ini, Cek Jadwal dan Cara Pendaftaran: Bantuan Tembus 2,5 Juta

Jadwal dan Pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) Tahap 1 tahun 2024.
Jadwal dan Pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) Tahap 1 tahun 2024.

AYOJAKARTA.COM - Pendaftaran Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Tahap 1 untuk anggaran tahun 2024 akan segera dibuka.

Sasaran penerima KJP Plus Tahap 1 tahun 2024 masih sama dengan penyaluran tahun sebelumnya yaitu siswa-siswi SD, SMP, SMA, SMK Sederajat di mana berasal dari keluarga tidak mampu atau rentan miskin di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Selain Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) merupakan salah satu program bantuan di bidang pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Prediksi KJP Plus Maret 2024 Kapan Cair? Sudah Ditetapkan, Cek Tanggal Segini Ya!

Tujuan utama penyaluran Program KJP plus Tahap 1 tahun 2024 adalah untuk membantu siswa-siswi kelas berjalan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan kejuruan sederajat agar mendapatkan subsidi biaya pendidikan.

Bansos ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar anak usia sekolah dapat menyelesaikan jenjang pendidikan formal hingga 12 tahun atau setara SMA, SMK, Sederajat.

Penerima KJP Plus Tahap 1 berasal dari keluarga prioritas rentan miskin dan wajib terdaftar ke dalam DTKS Kemensos atau DTKS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Bansos KJP Plus Tahap 2 Maret 2024 Cair Tetapi Pencairan Gagal Karena ATM KJP Bank DKI Terblokir, Ini Solusinya

KJP Plus akan disalurkan dalam bentuk dana bantuan non tunai yang dicairkan melalui rekening Bank DKI dan dapat ditarik tunaikan sesuai nominal jenjang yang didapatkan.

Berikut rincian nominal bantuan KJP Plus Tahap 1 tahun 2024 tiap jenjang pendidikan.

1. Jenjang SD/SDLB/MI

- Subsidi uang SPP: Rp130ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp250 ribu per bulan dengan rincian biaya rutin Rp135ribu dan biaya berkala Rp115ribu).

2. Jenjang SMP/SMPLB/MTs

- Subsidi uang SPP: Rp170ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp300 ribu per bulan dengan rincian biaya rutin Rp185ribu dan biaya berkala Rp115ribu.

3. Jenjang SMA/SMALB/MA

- Subsidi uang SPP: Rp290ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp420 ribu per bulan biaya dengan rincian biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp185 ribu.

4. Jenjang SMK

- Subsidi uang SPP: Rp240ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp450 ribu dengan rincian biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp215 ribu.

Baca Juga: PENTING! Simak Alasan Kenapa KJP Plus 2024 Milikmu Dihapus, Apakah Ada Pelanggaran?

5. Peserta PKBM

- Biaya personal Rp300 ribu dengan rincian biaya rutin Rp185ribu dan biaya berkala Rp115ribu.

Untuk jenjang SMA dan SMK Swasta yang diterima melalui PPDB maka masing-masing dibagi menjadi tiga klaster dengan nominal bantuan yang berbeda-beda.

1. SMA Klaster 1

- Subsidi uang SPP: Rp620 ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp420 ribu per bulan biaya dengan rincian biaya rutin Rp235ribu dan biaya berkala Rp185ribu.

Baca Juga: Info KJP Plus Maret 2024 Fix Cair untuk 656 Ribu Siswa SD-SMA di Tanggal Ini, Cek Cara Pencairan Bagi Penerima Baru

2. SMA Klaster 2

- Subsidi uang SPP: Rp920 ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp420 ribu per bulan biaya dengan rincian biaya rutin Rp235ribu dan biaya berkala Rp185ribu

3. SMA Klaster 3

- Subsidi uang SPP: Rp1,1 juta per bulan.
- Biaya personal: Rp420 ribu per bulan biaya dengan rincian biaya rutin Rp235ribu dan biaya berkala Rp185ribu.

4. SMK Klaster 1

- Subsidi uang SPP: Rp620 ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp450 ribu dengan rincian biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp215 ribu.

5. SMK Klaster 2

- Subsidi uang SPP: Rp920 ribu per bulan.
- Biaya personal: Rp450 ribu dengan rincian biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp215 ribu.

Baca Juga: Alhamdulillah Akhirnya KJP Plus Tahap II Cair Mulai 4 Maret 2024, Ini Besaran dan Cara Ceknya

6. SMK Klaster 3

- Subsidi uang SPP: Rp1,1 juta per bulan.
- Biaya personal: Rp450 ribu dengan rincian biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp215 ribu.

Khusus untuk biaya rutin personal dapat dicairkan maksimal Rp100ribu setiap bulannya.

Sedangkan sisa dari biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara nontunai setiap bulannya untuk dibelikan kebutuhan siswa.

Dana bantuan KJP plus dapat ditarik tunaikan melalui mesin ATM Bank DKI, atau Jaringan Prima ATM di seluruh Indonesia.

Lalu kapan pendaftaran KJP Plus Tahap 1 tahun 2024 dibuka.

Baca Juga: Besaran Dana KJP Plus Maret 2024 yang Bisa Ditarik Tunai, Siswa Wajib Tahu!

Berikut rincian jadwal penerimaan KJP Plus Tahap 1 tahun 2024.

1. Pendaftaran dan Verifikasi Sekolah

- Jenjang SD/MI Sederajat: 22 - 27 Maret 2024
- Jenjang SMP/MTs Sederajat: 8 - 15 Maret 2024
- Jenjang SMA/MA, SMK Sederajat, dan PKBM: 18 - 21 Maret 2024

2. Verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta: 28 Maret - 4 April 2024.

3. Pengumuman Daftar Penerima berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta: 5-30 April 2024

Berikut cara mendaftar bansos KJP Plus Tahap 1 tahun 2024.

1. Orang tua atau wali murid datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran KJP Plus Tahap 1 tahun 2024.

2. Mengumpulkan berkas atau dokumen lengkap meliputi:
- Surat Permohonan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta (format surat sudah disediakan oleh masing-masing sekolah).
- Surat Pernyataan Ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan (format surat sudah disediakan oleh masing-masing sekolah).
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi e-KTP

Baca Juga: Penerima KJP Plus Maret 2024 Dicabut karena Lakukan Larangan Ini, Cek Apakah Anda Termasuk?

Seluruh proses verifikasi kelayakan awal penerima bansos KJP Plus Tahap 1 periode tahun 2024 akan dilakukan oleh pihak sekolah masing-masing.

Untuk mengetahui dan mengecek informasi terbaru terkait pendaftaran KJP Plus Tahap 1 periode salur 2024 maka dapat mengakses https://kjp.jakarta.go.id/.

Atau dapat mengecek dan memantau secara berkala dari situs resmi Pusat Pelayanan Pendanaan dan Operasional Pendidikan (P4OP) Provinsi DKI Jakarta atau akun Instagram resmi @upt.p4op. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan
# KJP Plus
# biaya
# DKI Jakarta
# DKI Jakarta

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.