Benarkah Besaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 Berubah? Siap Cek Rekening di Bulan November Ini!

Ilustrasi. KJP Plus
Ilustrasi. KJP Plus

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengumumkan penetapan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023.

Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para siswa penerima mulai dari besaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 apakah akan berubah.

Dan soal kapan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 akan cair dan benarkah cair di bulan November ini.

Baca Juga: Penjelasan KJP Plus November 2023 Tak Kunjung Cair Serta Estimasi Jadwal Pencairan dan Cara Cek Status Penerima

Untuk menjawab pertanyaan dari para siswa tersebut mari kita bahas di artikel ini, simak sampai selesai ya.

Melansir dari situs resmi KJP Jakarta, Senin (13/11/2023), saat ini untuk status KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 adalah telah dilakukan penetapan penerima melalui keputusan Gubernur yang dimulai sejak tanggal 18-31 Oktober 2023.

Yang mana itu artinya nama-nama penerima KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 sudah ditetapkan dan tinggal menunggu proses pendistribusian bantuan.

Baca Juga: KJP Plus November 2023 Sudah Cair? Ini Prediksi Berdasarkan Pola Pencairan 10 Bulan Sebelumnya

Lalu apakah besaran bantuan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 telah berubah?

Berikut adalah nominal besaran bantuan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 untuk setiap jenjang pendidikan:

1. SD/MI

Biaya Personal: Rp 250.000

Bantuan SPP per bulan bagi sekolah swasta: Rp 130.000

2. SMP/MTs/SMPLB

Biaya Personal: Rp 300.000

Bantuan SPP per bulan bagi sekolah swasta: Rp 170.000

3. SMA/MA/SMALB

Biaya Personal: Rp 420.000

Bantuan SPP per bulan bagi sekolah swasta: Rp 290.000

Baca Juga: KJP Plus November 2023 Sudah Cair? Ini Prediksi Berdasarkan Pola Pencairan 10 Bulan Sebelumnya

4. SMK

Biaya Personal: Rp 450.000

Bantuan SPP per bulan bagi sekolah swasta: Rp 240.000

5. PKBM (Paket Kegiatan Belajar Mengajar/ Paket A/B/C)

Biaya Personal: Rp 300.000

Baca Juga: Cara Mendapatkan Kembali KJP Plus Setelah Dibatalkan Pihak Sekolah, Pelajar Wajib Tahu!

6. LKP (Lembaga Kursus Pelatihan)

Biaya Personal: Rp 1.800.000/semester

Selain itu menjawab pertanyaan soal kapan pencairan KJP Plus dilakukan, berdasarkan pola pencairan bulan-bulan sebelumnya, pencairan selalu dilakukan di awal bulan berjalan.

Namun hingga kini memasuki minggu kedua hilang November, KJP Plus masih saja belum terdapat tanda-tanda pencairan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, rupanya bantuan bulan November 2023 ini merupakan masuk ke dalam bantuan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 yang baru saja ditetapkan.

Hal itulah yang menjadi alasan pencairan bantuan di bulan ini mengalami keterlambatan.

Baca Juga: Terjawab Sudah KJP Plus November 2023 Kapan Cair, Info Terbaru Ada yang Sudah Disalurkan? Cek Faktanya

Namun tetap bisa dipastikan bahwa bantuan KJP Plus akan dicairkan di bulan November ini yang diprediksi akan cair di minggu ketiga atau minggu keempat.

Bagi siswa yang telah ditetapkan mendapatkan program KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 sendiri akan diberikan bantuan selama 6 bulan kedepan.

Yaitu mulai bulan November 2023 hingga bulan April 2023.

Baca Juga: Mohon Maaf, 3 Kategori Siswa Ini Harus Stop Mendapat KJP Plus, Cek di sini Status Penerimaanmu!

Setelahnya apabila program bantuan masih tetap dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta, maka akan didata dan ditetapkan kembali untuk KJP Plus Tahun 2024.

Bagi para siswa yang merasa telah mendaftar dan memenuhi syarat, bisa langsung cek status penerimaam KJP Plus di website resmi KJP Jakarta yaitu kjp.jakarta.go.id.

Atau bisa secara berkala mengecek rekening bantuan.

Nah itulah informasi mengenai nominal besaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 dan waktu pencairan di bulan November ini. Semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# November
# KJP Plus
# rekening
# DKI Jakarta
# DKI Jakarta
# pencairan

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).