KIP Kuliah 2024 SNBT Sudah Dibuka, Asyik Camaba Non DTKS Juga Bisa Mendaftar dan Berpeluang Lolos, Ini Persyaratannya

Pendaftaran KIP Kuliah 2024 jalur SNBT untuk peserta Non DTKS Kemensos RI
Pendaftaran KIP Kuliah 2024 jalur SNBT untuk peserta Non DTKS Kemensos RI

AYOJAKARTA.COM - Pendaftaran KIP Kuliah 2024 untuk jalur UTBK SNBT 2024 sudah dibuka pada bulan Februari 2024.

Untuk calon pendaftar seleksi penerimaan calon mahasiswa baru di PTN melalui seleksi jalur UTBK SNBT 2024 maka dapat menautkan dengan pendaftaran KIP Kuliah 2024

Jika dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai penerima program KIP Kuliah 2024 maka bisa mendapatkan berbagai benefit salah satunya bebas biaya pendaftaran seleksi UTBK SNBT.

Baca Juga: Persiapan Daftar Ulang untuk Seleksi KIP Kuliah, Apa Saja Berkas yang Dibutuhkan?

Dikutip dari unggahan laman Puslapdik Kemendikbud RI, KIP Kuliah 2024 yang sekarang menjadi KIP Kuliah Merdeka 2024 sudah resmi dibuka pendaftaran mulai tanggal 12 Februari - 31 Oktober 2024.

KIP Kuliah 2024 menjadi program unggulan dari salah satu program bantuan pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek dan Kemenag RI yang disalurkan setiap tahun.

KIP Kuliah 202 memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru atau lulusan SMA, SMK, Sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu atau rentan miskin sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga lulus.

Baca Juga: Hore! KIP Kuliah 2024 Semester 2, 4, 6, 8 Resmi Cair, Siap-siap Biaya Hidup Masuk Rekening, Klik Ini Agar Pencairan Berhasil

Subsidi dana pendidikan dan biaya hidup merupakan benefit utama yang diberikan oleh program KIP Kuliah 2024 kepada calon mahasiswa baru yang ingin berkuliah tetapi terhalang permasalahan ekonomi.

Untuk tahun 2024 ini, kuota KIP Kuliah 2024 disalurkan kepada 985.577 mahasiswa dengan rincian 200 ribu kuota untuk mahasiswa baru sisanya untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

Penerima KIP Kuliah 2024 akan mendapatkan berbagai benefit yang sangat bermanfaat untuk menunjang kelancaran proses perkuliahan.

Baca Juga: Bantuan Ditujukan untuk Siswa Lanjut Kuliah, Apa Perbedaan KJMU dan KIP Kuliah? Simak Informasi Selengkapnya di Sini

Berikut benefit yang diterima oleh penerima program KIP Kuliah 2024.

1. Penerima bantuan KIP Kuliah 2024 akan mendapatkan bebas biaya pendaftaran UTBK SNBT 2024.

2. Penerima KIP Kuliah 2024 juga berhak mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan akreditasi prodi, sebagai berikut;

- Prodi Akreditasi A, dana pendidikan maksimal Rp12 juta bagi prodi Kedokteran
- Prodi Akreditasi A, dana pendidikan maksimal Rp8 juta bagi prodi non Kedokteran
- Prodi akreditasi B, dana pendidikan maksimal Rp4 juta
- Prodi akreditasi C, dana pendidikan maksimal Rp2,4 juta

3. Penerima KIP Kuliah 2024 yang masuk dalam skema 1 pencairan juga berhak mendapatkan biaya hidup atau uang saku sesuai dengan kluster yang sudah ditetapkan.

Berikut rincian besaran biaya hidup atau saku yang diterima penerima KIP Kuliah 2024.
- Kluster 1 : Rp800 ribu
- Kluster 2 : Rp900 ribu
- Kluster 3 : Rp1,1 juta
- Kluster 4 : Rp1,25 juta
- Kluster 5 : Rp1,4 juta

Baca Juga: Sempat Viral KJMU dan KIP Kuliah Akan Dicabut, Ini Perbedaan dan Besaran Nominalnya, Sudah Tahu?

Seleksi akan dilaksanakan di setiap perguruan tinggi yang membuka program bantuan KIP Kuliah 2024 pada tanggal 1 Juli - 31 Oktober 2024.

Sedangkan hasil kelolosan dan penetapan penerima baru penerima KIP Kuliah 2024 mulai tanggal 1 Juli - 31 Oktober 2024.

Lalu apa saja persyaratan untuk dapat mendaftar KIP Kuliah 2024 Jalur UTBK SNBT 2024?

Penerima KIP Kuliah 2024 diperuntukkan bagi lulusan siswa siswi SMA, SMK, atau sederajat yang akan lulus pada tahun 2024 dan dua tahun sebelumnya yaitu tahun kelulusan 2022 dan 2023.

Pendaftar KIP Kuliah 2024 khususnya tahun kelulusan 2024 juga diharuskan memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang valid.

Baca Juga: Sama-sama Bantuan Pemerintah untuk Siswa yang Ingin Lanjut Perguruan Tinggi, Apa Perbedaan KJMU dan KIP Kuliah?

Jika pendaftar KIP Kuliah 2024 gap year atau lulusan tahun 2022 dan 2023 serta memiliki NISN yang sudah tidak aktif maka harus melakukan aktivasi dan verifikasi data NISN.

Validasi dan verifikasi data NISN dapat melalui laman resmi https://nisn.data.kemdikbud.go.id.

Sasaran penerima KIP Kuliah 2024 adalah lulusan SMA, SMK Sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu atau rentan miskin yang terdata aktif di DTKS Kemensos RI.

Pendaftar program KIP Kuliah 2024 juga harus memiliki Kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atau terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Lalu bagaimana jika pendaftar KIP Kuliah 2024 tidak terdaftar DTKS Kemensos RI?

Dikutip dari unggahan utbkcak.com, jika pendaftar KIP Kuliah 2024 tidak terdaftar DTKS Kemensos RI maka tetap bisa mendaftar dengan melampirkan berkas berikut.

1. Surat penghasilan orang tua

Pendaftar KIP Kuliah 2024 non DTKS Kemensos RI bisa melampirkan surat penghasilan orang tua sebagai persyaratan pendaftaran.

Surat penghasilan orang tua berisi informasi tentang nama orang tua baik ayah ataupun ibu dan di dalamnya terdiri informasi gaji/penghasilan per bulan dan pekerjaannya.

Bagi pendaftar KIP Kuliah 2024 yang memiliki orang tua dengan pekerjaan sebagai karyawan maka dapat melampirkan slip gaji resmi dari perusahaan.

Jika orang tua memiliki pekerjaan sebagai pedagang, petani buruh bangunan, atau lain sebagainya maka dapat meminta surat keterangan penghasilan orang tua resmi di kantor kelurahan atau desa.

Baca Juga: Info KIP Kuliah 2024 SNBT Dibuka Tanggal Ini, Cek Syarat dan Cara Pendaftaran, Mahasiswa Semester 2 Boleh Mendaftar?

2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat keterangan tidak mampu juga menjadi persyaratan lampiran pendaftaran KIP Kuliah 2024 jika peserta tidak terdaftar di DTKS Kemensos RI.

Surat keterangan tidak mampu berisi informasi mengenai status perekonomian keluarga dari pendaftar KIP Kuliah 2024 termasuk dalam kategori keluarga prasejahtera.

Dikutip dari umsu.ac.id, SKTM dapat dibuat secara offline dengan datang ke kantor kelurahan atau desa dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW
dan materai 10.000.

Baca Juga: Hilal Pencairan KIP Kuliah 2024 Semester 2, 4, 6, 8 Sudah Dekat, Cair Awal Ramadhan? Ini Sebab Dana Gagal Dicairkan

Jika ingin membuat SKTM secara online dapat membuat akun user terlebih dahulu di aplikasi SIpraja yang dapat di-download di ponsel masing-masing.

Kemudian verifikasi akun user SIpraja dapat dilakukan oleh operator desa dan pemohon melakukan pengajuan melalui tipe B SKTM di kecamatan.

Jangan lupa untuk mengunggah beberapa kelengkapan berkas yang dibutuhkan, antara lain file KTP, KK, dan surat keterangan yang sudah bermaterai 10.000 dari RT atau RW.

Nantinya akun SKTM akan diverifikasi oleh operator kecamatan dan berkas ditandatangani oleh camat.

Jika sudah selesai proses pembuatan SKTM secara online akan dicetak oleh petugas dan diserahkan kepada pemohon atau berkas bisa dicetak secara mandiri. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KIP Kuliah
# SNBT
# UTBK
# DTKS

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).