KUR BRI Kamu Dialihkan ke Pinjaman Komersial atau Umum? Ini Beberapa Alasannya

Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Bank Rakyat Indonesia (BRI).

AYOJAKARTA.COM - Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang pada akhirnya dialihkan ke pinjaman komersial, seperti Kredit Usaha Rakyat (Kupedes) atau Kredit Usaha Rakyat (Kuprak), sering menimbulkan pertanyaan dan kebingungan di kalangan para calon nasabah.

Pasalnya, cicilan pinjaman tersebut seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan KUR BRI yang dikenal dengan bunga subsidi.

Namun, pengalihan ini tidak semata-mata karena kuota KUR yang habis, melainkan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengajuan KUR tersebut.

Dikutip AyoJakarta.com dari YouTube ENR Project Review pada Selasa, 19 Maret 2024, berikut beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi.

Baca Juga: Apa itu SIKP KUR BRI 2024? Simak Penjelasan Terkait Kendala dan Solusi yang Perlu Anda Ketahui

1. Riwayat Kredit Nasabah

Sistem Informasi Kredit Perbankan (SIKP) OJK menjadi kunci dalam hal ini. SIKP bertujuan menjadi basis data UMKM yang terpercaya, membantu bank dalam penyaluran kredit yang tepat sasaran.

Jika calon nasabah pernah atau sedang memiliki kredit komersial, baik di BRI atau bank lain, pengajuan KUR dapat dialihkan ke Kupedes atau Kuprak.

Hal ini karena nasabah dianggap sudah memiliki agunan atau kredit yang layak, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR.

Baca Juga: 4 Panduan Terbaru KUR BRI 2024 Bulan Maret, Ketahui agar Pengajuan Langsung Disetujui

2. Riwayat Kredit Subsidi Bunga Lainnya

Jika calon nasabah pernah atau sedang menikmati kredit subsidi bunga lainnya, seperti PNM  Mekaar, KUR Pegadaian, atau kredit KUR di bank lain, pengajuan KUR BRI pun bisa dialihkan ke pinjaman komersial.

Sistem ini membantu meminimalisir risiko gagal pembayaran subsidi bunga dari pemerintah.

Baca Juga: Butuh Modal Usaha Rp100 Juta? Ajukan Pinjaman KUR BRI Tanpa Jaminan, Simak Bunga, dan Skema Angsurannya

3. Sisa Pinjaman KUR yang Belum Dilunasi

Sistem baru tidak memperbolehkan top up atau suplesi pada pinjaman KUR yang masih memiliki sisa pembayaran.

Nasabah harus melunasi sisa pinjaman KUR terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan pinjaman tambahan. Jika tidak, pengajuan akan dialihkan ke Kupedes atau Kuprak.

Baca Juga: Istri Memiliki Pinjaman di Bank Lain, Apakah Suami Bisa Mengajukan KUR BRI? Simak Penjelasannya di Sini

4. Batasan Limit Akumulasi Plafon

Terdapat batasan jumlah maksimum kredit yang dapat diterima oleh debitur sesuai dengan sektor usahanya. Jika limit akumulasi plafon sudah habis, pengajuan KUR akan dialihkan ke pinjaman komersial.

Baca Juga: Ingin Pengajuan KUR BRI 2024 Diterima Pihak Bank? Cek Lebih Dulu Skor BI Checking Melalui 2 Cara Mudah Ini

5. Kondisi Unit BRI

Jika tingkat kredit macet KUR di suatu unit BRI melebihi 5% selama 3 bulan berturut-turut tanpa perbaikan, maka kredit KUR di unit tersebut harus dijual terlebih dahulu.

Hal ini mempengaruhi pengajuan KUR nasabah lancar yang juga akan dialihkan ke pinjaman komersial.

Baca Juga: Jangan Salah! Ini Perbedaan Pinjaman KUR BRI dan Kupedes BRI, Keunggulan, Bunga, dan Syarat Mengajukannya

6. Kuota KUR Habis

Kuota KUR Nasional yang habis juga menjadi alasan pengalihan pengajuan KUR ke pinjaman komersial. Setelah kuota habis, penyaluran KUR akan dihentikan dan dialihkan ke Kupedes atau Kuprak.

Demikianlah beberapa alasan mengapa pengajuan KUR BRI bisa dialihkan ke pinjaman komersial.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Komersial
# pinjaman
# KUR BRI

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.